Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Aksi bentrok yang terjadi antara warga Kota Malang dengan sekelompok mahasiswa asal Papua pada Kamis (15/8) lalu di Simpang Empat Rajabali, Kota Malang berbuntut panjang.

Hingga kini, kejadian tersebut menjadi perbincangan hangat. Terlebih adanya isu pemulangan bagi para mahasiswa tersebut ke tempat asalnya menjadikan beragam komentar bagi masyarakat Papua yang saat ini tinggal di wilayah Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, kabar akan dipulangkannya sejumlah masyarakat Papua di Kota Malang tersebut tidak benar. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menurutnya tidak memiliki kebijakan tersebut.

"Terlepas dari apapun komentarnya, siapapun ya Pemerintah Kota Malang sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemulangan dan sebagainya. Jangankan dia adalah warga negara, orang di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu di sini," ujar dia saat ditemui di ruang kerja Wali Kota Malang, Senin (19/8).

Terkait kejadian yang menyebabkan bentrok tersebut, pria yang akrab disapa Aji ini menjelaskan jika ada kesalahpahaman yang terjadi. Sehingga aksi yang harusnya disampaikan di Balaikota Malang harus berpindah dan menimbulkan bentrokan.

Pihaknya juga menyayangkan atas insiden bentrokan antara warga Malang dengan sekelompok mahasiswa Papua tersebut. 

"Kalau kemarin isiden itu dimaknai besar, ini yang saya sesalkan. Atas nama Pemerintah Kota, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya masyarakat kami mungkin yang melakukan tindakan kontraproduktif. Ini yang saya sesalkan, kemarin itu di luar dugaan kami juga, dan setelah itu kami kumpulkan para kelompok dan masyarakat kita berikan paparan," imbuhnya.


Namun, memang ada penilaian dari sebagian masyarakat yang merasa tindakan aksi tersebut adalah Makar. Tapi, penilaian apakah aksi tersebut masuk ke ranah Makar atau bukan Sutiaji mengatakan itu bukanlah ranah dari Pemkot Malang.

"Penilaian itu bukan ranah kami, karena itu kan baru menyampaikan pendapat. Kita dengarkan pendapatnya bagaimana, dan itu dilindungi oleh negara," pungkas dia.