MALANGTIMES - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memfasilitasi kesehatan bagi warganya semakin diseriusi. Ya, tahun 2020 mendatang kurang lebih 300 ribu masyarakat Kota Malang yang belum tercover jaminan kesehatan akan dipastikan tercover badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.

"Saya nggak hafal jumlahnya ya, tapi yang mau kita cover itu sisanya (di luar dari yang telah memiliki BPJS) sekitar 290 ribu berapa gitu, ya hampir 300 ribu yang belum tercover di Kota Malang ini," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Supranoto belum lama ini.

Pranoto menjelaskan, rencana pengcoveran jaminan kesehatan tersebut berasal dari kebijakan Wali Kota Malang Sutiaji. Total dana sekitar Rp 45 miliar yang dianggarkan dalam APBD 2020 untuk Dinas Kesehatan ini lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan pada APBD 2019 yang berkiasar Rp 15 miliar untuk mengcover jaminan kesehatan warga Kota Malang.

"Dulu itu sedikit Rp 15 miliar, sekarang naik hampir 100 persen, memang kan harus semua total coverage. Terus yang nanggung siapa, karena penerintah pusat juga nggak mau. Nah, kebijakan daerah menyediakan itu," imbuhnya.

Untuk mewujudkan kebijakan dari pemerintah kota, pihaknya saat ini juga sudah mulai melakukan pendataan dan pendaftaran bagi warga yang belum tercover jaminan kesehatan tersebut. 

"Ya kita kan kebijakan, termasuk total coverage itu sudah harus didaftarkan semua. Karena siapa yang mau menanggung? Mandiri nggak ada, jadi pemerintah daerah yang nanggung," ungkapnya.

Bahkan, bukan hanya jaminan kesehatan saja, Pemkot Malang juga bakal menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang untuk disiapkan menjadi rujukan. Peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit tersebut juga sudah mulai dipersiapkan.

"Itu kan juga kebijakannya begitu, dari semua BPJS Kesehatan, RSUD kita perbaiki. Kita tingkatkan kualitasnya. Sehingga nanti rujukannya harus ke RSUD, rujukan pertamanya. Kecuali kalau perusahaan swasta itu beda, karena asuransinya juga beda," pungkas dia.