Kajari Kota Malang, Amran Lakoni (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kajari Kota Malang, Amran Lakoni (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 74, narkoba tetap merupakan kasus yang paling menonjol yang banyak ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. 

Pada 2019 saja, hampir 70 persen kasus yang ditangani Kejari, merupakan kasus narkoba.

Melihat hal itu, ke dapan, pihaknya akan berupaya untuk juga ikut melakukan pencegahan dengan mendorong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun para pelajar, untuk menjauhi barang haram tersebut.

"Ke depan kami berupaya mengedepankan bukan penindakan, namun pencegahan," ungkap Kepala Kejaksaan (Kejari) Kota Malang, Amran Lakoni (17/8/2019).

Sebab, menurutnya, upaya pencegahan nantinya akan lebih efektif menekan mereka yang masuk lingkaran hitam narkoba. 

Dilanjutkannya, selama ini, dengan penindakan, pihaknya melihat masih ada saja mereka yang menyalahkangunakan barang haram tersebut.

"Kita tindak dengan memberikan tuntutan hukuman tinggi, masih ada saja yang menyalahgunakan, makanya  ke depan akan diupayakan mengedepankan pencegahan," jelasnya.

Hal itu juga berdampak pada semakin penuhnya Lembaga Pemasyarakatan (LP). 

Hampir 99 persen yang ia amati, mereka yang ditahan merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba.

"Baik itu LP wanita maupun pria, banyak didominasi itu (kasus narkoba). Kasihan nanti LP nya. Nah ini yang perlu kita basmi," terang Amran

Selain itu, ia juga menyarankan kepada Pemkot Malang, untuk setiap pejabat diberikan penataran mengenai narkoba. 

Sebab, bisa saja justru para pejabat sendiri yang menjadi penyalahguna narkoba.

"Saya sangat setuju sekali jika ada penataran atau pelatihan mengenai pencegahan narkoba. Yang kita tangkap selama ini kan kadang hanya kurir, pemakai kurir," ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya tak hanya melakukan tindakan tegas terhadap mereka para pelaku saja melainkan terhadap para Jaksa maupun pegawai Kejaksaan. Oleh karena itu pihaknya juga menekankan agar menjauhi narkoba.

Sebab, konsekuensinya ditegaskan Amran, jika hukuman yang mereka (pegawai Kejari) dapat akan lebih berat dibandingkan para pelaku dari luar Kejaksaan.

Ia mencontohkan, jika pelaku di luar Kejaksaan mendapatkan hukuman selama tujuh tahun penjara maka para pegawai yang melanggar terlibat dalam narkoba akan dikenakan hukuman sembilan tahun penjara.

"Hukumannya harus lebih. Kalau orang lain tujuh tahun, dia harus lebih, bisa sembilan tahun. Karena apa? Karena mereka tau aturan.  Makanya saya selama ini juga menekankan pada anggota jangan sampai terlibat. Karena nggak ada ampun bagi saya. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan," ujarnya.

Selama ini, pihaknya juga terus melakukan pemantauan terhadap barang-barang bukti kasus narkoba. 

Dan setiap ada penumpukan barang bukti, pihaknya selalu memerintahkan agar segera dimusnahkan. 

Hal itu guna menghindari hal-hal yang tak didinginkan di internal Kejaksaan.

"Saya minta langsung musnahkan. Menghindari hal-hal yang tak diinginkan," pungkasnya.