Kepala BP2D Kotw Malang, Ade Herawanto (tengah, lima dari kiri) saat hadir dalam launching Suncet Policy IV (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala BP2D Kotw Malang, Ade Herawanto (tengah, lima dari kiri) saat hadir dalam launching Suncet Policy IV (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Program pemutihan pajak atau lebih dikenal sebagai Suncet Policy IV resmi diluncurkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Sabtu (17/8/2019) bebarengan dengan HUT RI ke 74 yang digelar di Stadion Gajayana Malang. Melalui program ini, pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak optimis kembali alami lonjakan.

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto menyampaikan, suncet policy merupakan salah satu program yang memang sudah menjadi budaya. Setiap tahunnya, program pengampunan pajak ini digeber untuk menarik lebih banyak lagi wajib pajak (WP). Dengan harapan, akan semakin banyak WP yang membayarkan pajaknya tanpa takut harus dikenai denda besar.

"Denda bagi WP ditiadakan, dan WP bisa langsung membayarkan kewajiban pajaknya," kata pria yang akrab disapa Sam Ade itu pada wartawan, Sabtu (17/8/2019).

Pria berkacamata itu menjelaskan, program Suncet Policy ini akan sangat menguntungkan wajib pajak. Karena keterlambatan membayar pajak tidak akan dikenai denda sama sekali. Selain itu, WP tidak harus datang ke kantor BP2D saat akan membayarkan kewajibannya. Melainkan cukup dengan datang ke kantor Bank Jatim terdekat.

Selain itu, lanjutnya, program Suncet Policy ke IV ini juga memberi keuntungan bagi Pemerintah Kota Malang. Karena WP yang sebelumnya tidak terdeteksi dapat diketahui melalui program tersebut. Sehingga akan muncul nama WP baru yang secara otomatis akan menguntungkan untuk penetapan target di tahun berikutnya.

"Jadi WP yang sebelumnya tak terdata karena takut kena denda bisa diupdate, dan itu menambah jumlah WP setiap tahunnya," terang Ade.

Dia menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Wali (Perwal) Kota Malang, maka masa Suncet Policy adalah tiga bulan. Dia pun optimis, capaian pajak yang telah ditentukan dalam target khusus akan dapat terlampaui. Mengingat, selama program Suncet Policy sebelumnya, capaian yang diperoleh terbilang cukup fantastis.

Selama tiga tahun berturut-turut, menurutnya program Sunset Policy berhasil menghimpun hampir Rp 10 Miliar dari 17 ribuan WP. Dengan rincian pada penyelenggaraan Sunset Policy I yang digeber dalam rangka Peringatan HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2016, jumlah SPPT yang dibayar total 4.928 dengan realisasi pembayaran Rp 1.507.763.584.

Lalu pada Sunset Policy II yang digeber dalam rangka Peringatan HUT ke-103 Kota Malang Tahun 2017, jumlah SPPT yang dibayar total 2.383 dengan realisasi pembayaran Rp 587.254.343.

Sedangkan dari Sunset Policy III yang berlangsung 25 November 2018 hingga 26 April 2019, tercatat 10.468 WP memanfaatkan program ini dengan realisasi mencapai Rp 6,8 Milyar lebih.

Tak pelak atas capaian tersebut, program Sunset Policy dari BP2D Kota Malang mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan RI dan dijadikan salah satu contoh bagi daerah-daerah lain dalam program penanganan terhadap tunggakan piutang pajak daerah.