Kegiatan launching SPPT PBB Perkotaan Kota Malang pada awal tahun 2019 lalu. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Kegiatan launching SPPT PBB Perkotaan Kota Malang pada awal tahun 2019 lalu. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Untuk menggenjot perolehan pajak daerah, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kembali menggeber program Sunset Policy. 

Program "pemutihan pajak" andalan Pemkot Malang yang juga menjadi percontohan nasional tersebut, bakal berlangsung selama tiga bulan. 

Wali Kota Malang Sutiaji mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong memanfaatkan program penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) tersebut. 

"Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama tiga bulan ke depan," imbaunya. 

Sunset Policy IV (jilid keempat) tersebut memang khusus diberikan bagi wajib pajak (WP) PBB.

Program akan mulai dibuka besok, 17 Agustus 2019 dan berakhir pada 17 November 2019. 

"Jadi di-launching dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada peringatan Hari Pahlawan," sebutnya.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan khusus. 

Yakni berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB.

Terutama, yang belum terbayar sejak tahun 1990-an hingga kurun waktu 2018.

Sebab, realita yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90-an. 

Mereka umumnya merasa kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan. 

"Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya," sambung orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Masyarakat bisa langsung mengikuti program ini begitu resmi dilaunching oleh wali kota di Stadion Gajayana, usai Upacara HUT Kemerdekaan, Sabtu (17/8) pagi. 

Caranya cukup membawa identitas diri dan SPPT PBB tahun sebelumnya untuk kemudian datang ke loket pelayanan Bank Jatim di lokasi.

Selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang. 

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, kebijakan penghapusan denda tersebut juga menstimulasi para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak. 

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. 

Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

"Seperti dalam gerakan-gerakan olahraga tinju yakni gerakan kombinasi waving and footwork, kita bisa mundur selangkah untuk kemudian maju dua atau tiga langkah," beber Ade yang juga menjadi Pembina Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Jawa Timur periode 2019-2023.

Ditambah lagi, lanjut Ade, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. 

Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

"Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak," papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.