Prosesi penandatangan pengesahan KUA-PPAS APBD ta 2020 Kota Malang di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Prosesi penandatangan pengesahan KUA-PPAS APBD ta 2020 Kota Malang di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 resmi disahkan.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD Kota Malang terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020, Jum'at (16/7).

Meski begitu, ada beberapa catatan atas KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020 tersebut. 

Salah satunya yang dinyatakan Ketua Fraksi PDIP Sugiono di mana pihaknya menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 731,1 miliar yang masih dinilai belum ideal.

Menurutnya, banyak potensi sumber keuangan daerah yang belum dikelola secara optimal di beberapa bidang. 

Seperti, sektor pariwisata, retribusi, dan pajak daerah. 

"Dengan begitu kami meminta Pemerintah Kota Malang melakukan evaluasi dan peninjauan kembali untuk efektivitas tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kota Malang," paparnya.

Sementara untuk rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPS) APBD 2020, pihaknya juga mengharapkan Pemkot Malang untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah.

"Sehingga perencanaan pembangunan di Kota Malang bisa sesuai dengan rancanhan kebijakan umum secara konsisten," imbuhnya.

Adapun fraksi lainnya, kebanyakan masih menyoroti perihal beberapa megaproyek yang dianggarkan dalam APBD 2020. 

Seperti MCC, Islamic Center, Jembatan Kedungkandang, Block Office mini, Kayu Tangan Heritage, Taman Merjosari yang masih dalam tahap perencanaan. 

Hal tersebut juga diharapkan mampu menekan SILPA hingga 15 persen di tahun 2020 mendatang.

"Kami sangat berharap apa yang sudah direncanakan di KUAPPAS bisa dikomitkan, sehingga SILPA visa ditekan maksimal 15 persen. Mengingat beberapa proyek tersebut menyumbang anggaran yang cukup besar. Sehingga di tahun 2020 bisa juga menjadi momentum reformasi birokrasi holistik" ungkap salah satu fraksi PAN anggota DPRD Kota Malang, Ditto Arief.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan disahkannya KUAPPAS-APBD tahun anggaran 2020 tak luput dari sinergitas anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Malang. 

Dari semua catatan yang diberikan fraksi, semua konsep yang telah disepakati akan menjadi proses dalam melakukan kegiatan tersebut.

"Implementasi ini akan selalu bersama-sama mendukung program kegiatan yang telah diwacanakan. Takaran tersebut akan menjadi intervensi dalam mengerjakan program-program Pemkot Malang ke depan," paparnya.