Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Merebaknya kasus penipuan berkedok rekrutmen CPNS oleh salah satu oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial NP (45) yang bertugas di lingkungan kerja Kecamatan Blimbing mengusik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Bagaimana tidak. Dari dokumen palsu yang diterima korban berinisial KS, NP turut mencatut nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto dan Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi.

Menanggapi namanya turut dicatut dalam polemik tersebut, Sekda Kota Malang Wasto menyatakan masih akan menunggu mediasi yang dilakukan dari lingkup kerja Kecamatan Blimbing. "Saya akan mengukur dulu dari hasil fasilitasinya Pak Camat semacam apa nanti. Cuma dari sisi sanksi ASN-nya, saya minta untuk diproses," ujar dia, Rabu (14/8).

Diberitakan sebelumnya, NP memang dinilai sering absen dalam menjalankan tugasnya. Tercatat, selama Juli 2019, sebanyak 16 kali NP tidak masuk kantor tanpa keterangan. Sementara, pada  Agustus, NP terhitung sudah sekitar delapan kali absen.

Lebih lanjut, Wasto juga telah memberikan instruksi kepada camat Blimbing agar segera memberikan sanksi indisipliner terhadap oknum ASN tersebut. Terlebih catatan ketidakdisiplinannya sudah terjadi berkali-kali.

"Camat Blimbing memang sudah memberi sanksi di awal. Tapi beberapa waktu berikutnya ini tidak masuk lagi. Saya suruh untuk melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) lagi dari sisi disiplinnya. Soalnya, bilangan tidak masuknya kan sudah beda dengan sanksi yang awal," imbuh Wasto.

Sedangkan terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan NP, mantan kepala Bappeda Kota Malang ini meminta pihak kecamatan yang bersangkutan untuk memfasilitasi hingga selesai untuk menemukan kesepakan solusi antara pelaku dengan korban.

"Dari sisi perbuatan menipunya itu sata, minta Pak Camat memfasilitasi antara korban dan pelaku. Seperti apa solusi yang bisa dicari atau disepakati. Mengenai aspek pidananya, terserah kepada korban. Kalau memang merasa dirugikan, mau proses hukum tentu hak dari pihak itu sendiri," pungkas Wasto.

End of content

No more pages to load