M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengatakan masih butuh GTT di satu sisi dan juga mendukung kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy terkait stop angkat guru honorer (Nana)
M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengatakan masih butuh GTT di satu sisi dan juga mendukung kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy terkait stop angkat guru honorer (Nana)

MALANGTIMES - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terkait penghentian pengangkatan guru tidak tetap (GTT) atau honorer mendapat respons berbagai kalangan, baik pendidik, asosiasi sampai dinas di tingkat daerah.

Tak terkecuali di Kabupaten Malang. Dinas Pendidikan pun menyampaikan pernyataannya terkait kebijakan sang Mendikbud. 

Melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M Hidayat, mengatakan secara esensi pihaknya mendukung kebijakan tersebut.

"Tapi tentu kita membutuhkan kebijakan konkret melihat kondisi di lapangan. Di Kabupaten Malang tenaga guru yang dibutuhkan mencapai sekitar 6 ribu orang. Dan ini masih banyak yang belum terpenuhi," kata Dayat-sapaan akrab- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Selasa (13/08/2019) kepada MalangTIMES.

Belum terpenuhinya guru ASN di Kabupaten Malang inilah yang akhirnya membuat pihak sekolah masih membutuhkan guru honorer.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar diberbagai sekolah di bawah Dinas Pendidikan yang jumlahnya terhitung terbanyak di Jawa Timur (Jatim).

Dayat pun tidak menutup mata bahwa sampai saat ini di wilayahnya tidak mungkin menghentikan atau menyetop pengangkatan guru honorer.

"Kita masih sangat membutuhkan GTT dengan kondisi kebutuhan nyata di lapangan sampai saat ini. Tapi memang ada beberapa cara untuk juga mewujudkan kebijakan Mendikbud itu," ujarnya.

Misalnya, dengan cara mengoptimalkan tenaga pengajar yang ada saat ini. Teknisnya, satu guru memegang atau mengampu satu sampai dua mata pelajaran yang serumpun. 

Sehingga kekurangan guru bisa ditutupi sambil menunggu adanya guru ASN yang diangkat dan ditugaskan.

"Optimalisasi yang ada jadi salah satunya. Tapi tentunya sekali lagi butuh kebijakan konkret dari pemerintah pusat. Dimana optimalisasi ini sesuai dengan hasil rakor nasional terkait perencanaan ASN  sampai 2024," ucap Dayat.

Ditingkat kebijakan daerah, untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat itu, khususnya guru honorer, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang juga telah menyiapkan pola untuk mengoptimalkan perannya. 

Yakni dengan memberikan honor melalui APBD sebesar Rp 2 juta per bulan untuk guru honorer berpendidikan S1.

Tentunya, dengan adanya penambahan honor tersebut, guru honorer diwajibkan mengoptimalkan kinerjanya. 

"Misalnya, guru mengajar 24 jam dalam satu minggu serta memiliki pendidikan linier. Harapannya memang agar para guru honorer bekerja maksimal dan mampu menutup sementara kekurangan guru ASN," terang Dayat.

Disinggung adanya penolakan atas kebijakan Mendikbud oleh PGRI, Dayat juga bisa memakluminya dengan kondisi di lapangan yang ada.

"Itu tadi kita satu sisi mendukung kebijakan itu. Tapi di lapangan kebutuhan atas guru juga tidak bisa menunggu. Harapan saya memang pemerintah secepatnya mengambil kebijakan konkret terkait hal itu," pungkasnya.