Proses review RKA untuk PAK APBD 2019 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang kepada 82 OPD yang ada (for MalangTIMES)

Proses review RKA untuk PAK APBD 2019 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang kepada 82 OPD yang ada (for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Menuju pemerintahan yang bersih dan baik, tidak hanya dilihat dari aksi pemerintah saja di lapangan dalam pembangunan. Tapi, juga menilik sejauh mana proses perencanaan dalam dokumen wajib pemerintah, misalnya RPJM dan RKP sesuai dengan aturan yang ada.

Dokumen perencanaan yang baik dan benar sesuai kaidah dan regulasi menjadi salah satu syarat terwujudnya good government. Tanpa hal itu, maka sebaik apapun aksi pemerintah dalam pembangunan akan bertabrakan dengan aturan yang ada serta menimbulkan persoalan administrasi yang akan merembet pada ranah hukum.

Kondisi inilah yang membuat Inspektorat Kabupaten Malang menggelar review rencana anggaran keuangan (RKA) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) selama dua hari. Sebagai sebuah upaya untuk menegakkan kaidah dalam penyusunan anggaran yang baik dan benar.

Review RKA menjadi penting terkait membangun pemerintahan yang baik dan benar. Serta mempercepat terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Malang.

"Review dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan, agar rencana keuangan dan anggaran di masing-masing OPD sesuai dengan rancangannya dan tidak terjadi kekeliruan dalam penganggaran," ucap Tridiyah Maistuti Inspektur Kabupaten Malang.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini melanjutkan, selain untuk memastikan kebenaran penganggaran dalam RKA dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2019 di 82 OPD Kabupaten Malang, juga merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 6 tahun 2018 terkait berbagai bidang. Yakni bidang pertanahan, bidang pemerintahan, bidang kepegawaian, bidang kesehatan, bidang penangulangan bencana, bidang perpajakan, bidang komunikasi dan telekomunikasi, bidang pelatihan dan pendidikan, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang wawasan kebangsaan, bidang kepamongprajaan, bidang perencanaan, pembanguanan dan tata ruang serta bidang pereknonomian tahap I. 

Tridiyah menyampaikan, dengan hal itulah pihaknya melakukan kegiatan tersebut. Dimana, dalam review RKA hari pertama (Senin, 12 Agustus 2019) kemarin, masih saja ada OPD yang salah kamar dalam proses penyusunan RKA.

"Masih ada yang salah kamar dan kekeliruan penganggaran di OPD yang kita review. Salah satu temuan adalah terkait pembelian perlengkapan peralatan kebersihan," ujarnya yang melanjutkan, ada OPD menuliskan pembelian peralatan kebersihan pada belanja pemeliharaan.

”Harusnya pada modal dan anggaran itu masuk dalam rencana belanja modal, tapi masuk di belanja pemeliharaan,’’ imbuhnya.

Masih adanya kesalahan kamar tersebut, walau tidak akan menjadi temuan BPK, ucap Tridiyah, tapi akan mempengaruhi kualitas keandalan neraca keuangan.

Menyikapi adanya kesalahan itu, di kegiatan review RKA, secara langsung dilakukan revisi. "Langsung saat kita menemukan kesalahan dalam RKA, kita minta revisi. Sehingga saat RKA disahkan, sudah tidak ada lagi kesalahan. Ini sebenarnya inti kegiatan kita yaitu agar perencanaan dan anggaran tepat sasaran dan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku," pungkas nya.

End of content

No more pages to load