Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang sebelumnya ditarget rampung sebelum masa pergantian jabatan anggota DPRD Kota Malang yang baru, yaitu pada akhir Agustus 2019. Namun meski begitu, rencana itu nampaknya masih belum dipastikan dapat terealisasi.

Karena sejauh ini, anggota DPRD Kota Malang nampaknya kompak memilih untuk tidak memenuhi proses kejar tayang. Lantaran pembahasan pasal demi pasal dari ke tiga ranperda yaitu Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha saat ini masih belum rampung.

Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu menyampaikan, saat ini ke tiga Ranperda tersebut sedang dalam pembahasan, dan masuk dalam tahap analisa pasal per pasal. Proses itu ia jelaskan masih cukup panjang karena ada perubahan mendasar yang mengharuskan pencabutan tiga perda yang menaungi tiga perysahaan daerah tersebut.

"Dan pencabutan harus melalui proses di Mahkamah Agung. Tentu itu tidak sebentar dan harus memakan waktu," katanya pada MalangTIMES belum lama ini.

Politisi Demokrat itu menjelaskan, sebelum digantikan oleh anggota DPRD Kota Malang periode selanjutnya, pembahasan pasal demi pasal akan diselesaikan secara maksimal. Namun dia tidak bisa memastikan tiga ranperda tersebut akan selesai di Agustus ini.

Sehingga dia berharap, pembahasan tiga ranperda yang berkaitan dengan perusahaan daerah Kota Malang itu dapat dilanjutkan oleh anggota dewan periode selanjutnya. Tentunya dengan tidak mengubah pasal-pasal krusial yang saat ini sudah disepakati.

"Kejar tayang tidak mudah, karena kami tidak mau asal-asalan. Kami akan mengerjakan semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa menyelesaikan dan harus dilanjutkan anggota dewan baru," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menjelaskan, ranperda yang sudah diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan legislatif. Karena proses pembahasan akan dilakukan, tiap pasal demi pasal. Sehingga, waktu dan proses pengerjaan tergantung dari DPRD Kota Malang.

"Selesai dan nggak ranperda itu semua tergantung keputusan dewan. Seluruh ranperda yang diserahkan itu menjadi kewenangan legislatif," pungkasnya.

 

End of content

No more pages to load