Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Peraturan Daerah (Perda) APBD-Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2019 telah resmi disahkan. 

Melalui Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang tentang Ranperda APBD Perubahan 2019, Jumat (9/8/2019) kemarin, dewan menyetujui adanya perubahan dan pergeseran anggaran untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satunya adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang yang mengalani pergeseran 
pagu anggaran antar kegiatan sebesar Rp 425 juta untuk kegiatan Membumikan Anti Korupsi (KPK).

Anggaran itu sebelumnya juga telah disepakati dalam pembahasan pada tingkat komisi dan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang.

Selain itu, pergeseran anggaran juga terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang disepakati memperoleh pendambahan pagu anggaran sebesar Rp 1,45 miliar. 

Selanjutnya Dinas Pendidikan mendapat penambahan pagu anggaran belanja sebesar Rp 1,62 miliar yang diperuntukkan pengadaan laptop dalam rangka mendukung pelaksanaan Ujian Nsional Berbasis Komputer (UNBK).

Kemudian Dinas Kesehatan (Dinkes) terdapat belanja tidak langsung sebesar Rp 989,5 juta.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami pergeseran pagu anggaran belanja sebesar Rp 70 juta. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terdapat penambahan anggarann pagu anggaran Rp 600 juta.

Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengalami penambahan pagu anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 35 juta untuk belanja bantuan kepada partai politik.

Berikutnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) mendapat tambahan pagu anggaran Rp 499 juta untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup mendapat penambahan pagu anggaran belanja sebesar Rp 150 juta.

Sekretariat DPRD juga mengalami penambahan pagu anggaran antar kegiatan sebesar Rp 160 juta. 

Terakhir, untuk kelurahan terdapat penambahan pagu anggaran pada kegiatan peningkatan saranan dan prasarana lingkungan sebesar Rp 285 juta untu pengadaan gerobak sampah di 57 kelurahan.

Menanggapi perubahan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sugiono meminta agar perubahan signifikan itu tetap mengedepankan asas transparansi. 

Selain itu dalam pelaksanaannya untuk tetap memprioritaskan program yang telah disepakati dan dalam pemantauan yang ketat.

"Kegiatan yang dianggarakan dalam APBD-Perubahan ini agar terevalusasi dan tidak menimbulkan SILPA," katanya.

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Abdul Wahid yang meminta agar setiap anggaran yang disepakati mengacu pada prinsip tranparasi, akuntabel, efisien dan tepat sasaran sesuai yang direncanakan. 

Sehingga, setiap program yang direncanakan bisa dilaksanakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Beberapa program yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas seperti problem parkir dan jalan berlubang harus diperhatikan," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, porsi penambahan dan pergeseran pagu anggaran di APBD-Perubahan 2019 sudah sesuai kebutuhan. 

Ia pun meyakini program yang sudah dianggarkan bakal terlaksana dan terserap dengan maksimal di akhir tahun anggaran.

"Kami yakin terserap karena sudah sesuai porsinya," jelas pria berkacamata itu.

 

End of content

No more pages to load