Foto ilustrasi (ist)

Foto ilustrasi (ist)



MALANGTIMES - Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Kekerasan seksual bukan saja merupakan perampasan atas jaminan rasa aman dan perlindungan. Namun akibat dari perbuatan tersebut, seorang korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Korban juga dapat kehilangan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, bahkan kehilangan haknya untuk hidup.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan hukum pidana melalui ketentuan formulasi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mengatur tindakan Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia dilakukan dengan memasukan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang untuk memperlemah hormon testosteron.

Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual.

Henny Yuningsih SH MH dari Universitas Brawijaya (UB) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan kepada ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

"Tindakan Kebiri Kimia yang dirumuskan dalam pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Tindakan kebiri kimia berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya," ujarnya.

Hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dijamin dalam pasal 28 B ayat 1 UUD Tahun 1945. "Hal yang senada juga dinyatakan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM," imbuhnya.

Dalam penelitiannya, Henny Yuningsih memberi rekomendasi bahwa sebaiknya pelaku diberi hukuman tambahan yakni restitusi kepada korban.

Restitusi sendiri merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Selain itu, pelaku juga diberikan perawatan psikologis. "Mekanisme ini harus ditetapkan dalam undang-undang tersebut," ucapnya.

End of content

No more pages to load