Kembali, Dinas PU Bina Marga Ajukan Peralihan Status Jalan Wisata

MALANGTIMES - Sejak tahun 2018 lalu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, berupaya keras mengajukan dan menanti adanya perubahan status jalan di wilayahnya. Khususnya berbagai ruas jalan yang menghubungkan ke berbagai lokasi pariwisata.

Sayangnya, sampai saat ini ajuan perubahan status jalan yang mencapai 27 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya di perkotaan dan wilayah wisata bagian selatan belum berujung pada hasil yang diharapkan.
Tidak putus asa, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, kembali mengajukan perubahan status beberapa titik jalan wisata kepada pihak provinsi maupun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Kami kembali ajukan perubahan status jalan, khususnya jalur pariwisata. Ada sekitar lima ruas jalan yang kita ajukan ke Pemprov Jatim. Ini menjadi cukup mendesak dengan berbagai perkembangan pembangunan infrastruktur berskala nasional atau provinsi," kata Romdhoni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Jumat (09/08/2019).

Lima ruas jalan yang diajukan perubahan statusnya dari jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer berada di kawasan Karangploso yang menyambungkan jalanan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kemudian kawasan Kepanjen, Pagak, Sumbermanjing Kulon hingga Jalur Lintas Selatan (JLS). 

"Selain itu juga kawasan Sekarpuro hingga Bululawang. Serta dari Krebet ke Turen hingga Gondanglegi,” ujar mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ini.

Tidak hanya mengajukan usulan perubahan status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang juga kembali mengajukan permohonan lainnya. Yakni berupa perubahan beberapa status jalan di wilayahnya menjadi jalan nasional.

Pasalnya, dengan berbagai pembangunan skala nasional yang ada, seperti jalan tol Malang-Pandaan, rencana Bandara Abdurrachman Saleh dengan status internasional sampai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari. Secara langsung juga mengubah jaringan jalan dan ruang pola wilayah di Kabupaten Malang.

Tanpa adanya perubahan fungsi dan status jalan yang ada saat ini, maka berbagai pembangunan skala nasional tersebut tidak akan maksimal hasilnya. 

Romdhoni, menyebutkan untuk mendukung optimalisasi berbagai pembangunan dan rencana besar itu, diperlukan penunjang jalan yang setara.

"Kalau dari jalan nasional exitnya masuk jalan kabupaten akan timpang. Begitu pula ekses kemacetan dan lainnya akan bisa terjadi. Karena itu kita ajukan perubahan status jalan kita," ungkap nya.

Beberapa ruas yang direncanakan akan berubah status adalah jalan perbatasan dengan wilayah Kota Malang, yaitu Mangliawan hingga kawasan Bromo. Selain itu jalur Sekarpuro sampai ke Bunut, dan jalan dari Pantai Balekambang menuju Gondanglegi.

Ruas jalan yang diajukan itu karena secara langsung secara jaringan jalan berhubungan. Kawasan Sekarpuro ke Bunut, misalnya, diajukan perubahan status karena ada exit tol. 

Begitu pula dengan ruas jalan lainnya yang secara langsung berhubungan dengan pembangunan skala nasional. Seperti jalur Mangliawan, Pakis, sampai kawasan Bromo sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional. 

Disinggung upaya melakukan ajuan perubahan status jalan tersebut dan bisa terwujud, Romdhoni menyampaikan, pihaknya telah berusaha keras untuk hal itu. "Usulan kita ajukan baik melalui surat maupun secara langsung kita datang ke Pemprov Jatim dan ke Kemen PUPR," ucapnya.

"Tapi untuk keputusan itu dimungkinkan akan keluar pada tahun 2021 mendatang. Karena lima tahun sekali terkait persoalan itu bisa diputuskan," pungkas Romdhoni.

 

Top