MALANGTIMES - Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, awalnya sangat sulit memberikan konfirmasi terkait beberapa persoalan yang menimpa konsumennya. 

Sebut saja Ida Rochani, warga Karangploso yang shok mendapatkan tagihan tujuh kali lipatnya dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Ida biasanya hanya membayar paling tinggi Rp 100 ribu per bulan, tiba-tiba melonjak drastis menjadi Rp 751 ribu di bulan Juni lalu. 

Berbagai upaya pun dilakukan Ida untuk komplain, seperti mengajukan usulan uji akurasi atas rekomendasi petugas Perumda Tirta Kanjuruhan Karangploso tapi sampai saat ini hal itu pun belum dilakukan, dan tagihan tetap wajib dibayar.

Kondisi ini menimbulkan praduga dalam masyarakat atas adanya "kecurangan" yang diduga dilakukan oknum Perumda Tirta Kanjuruhan. 

Sayangnya, pihak Perumda Tirta Kanjuruhan yang berkali-kali dikonfirmasi oleh MalangTIMES, belum memberikan konfirmasi apapun terkait persoalan hal itu.

Syamsul Hadi, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, saat dihubungi via pesan whatsapp (WA) sampai telepon pun belum memberikan jawaban. Padahal, teleponnya aktif dan nada sambung panggilan juga diterima.

Hal sama juga dilakukan saat MalangTIMES juga tidak bisa mendapat keterangan dari Eko Priyo Ardianto yang merupakan Kabag Umum dan Humas saat Perumda Tirta Kanjuruhan masih bernama PDAM Kabupaten Malang. Beberapa kali dihubungi, nomor telepon selalu dialihkan.

Praduga yang mencuat bahwa persoalan itu dikarenakan ulah oknum maupun adanya kesalahan sistem atau meteran dan hal teknis lainnya di Perumda Tirta Kanjuruhan menjadi tidak bisa dipersalahkan, dengan sikap Perumda yang sulit memberikan klarifikasi.

Hal ini juga sempat terjadi, saat viralnya warga curhat di media sosial terkait adanya pungutan biaya administrasi sebesar Rp 10 ribu, di tahun 2018 lalu. 

Warganet pun ramai mempertanyakan pungutan tersebut. Usut punya usut, dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, bahwa pungutan itu bersifat legal.

"Betul sekali memang ada pungutan. Tapi itu legal dan sesuai prosedur," kata Eko saat kasus itu ramai diperbincangkan di tahun lalu.

Eko mendasarkan hak tersebut pada regulasi yang ada, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum di PDAM serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. "Jadi, tidak sekadar menarik pungutan dari pelanggan, " ujarnya waktu itu.

Sayangnya di kasus bengkaknya tagihan warga Karangploso ini, pihak Perumda Tirta Kanjuruhan, sulit belum memberikan konfirmasi ataupun penjelasan apapun terkait hal itu.

Penjelasan dari pihak Perumda Tirta Kanjuruhan hanya didapatkan dari petugas unit di Kecamatan Karangploso bernama Ninuk Tri A. 

Ia menjelaskqn, pada bulan Juni terjadi lonjakan pemakaian air mencapai 100 meter kubik sesuai struk. 

“Iya ini terjadi lonjakan pemakaian sampai 60-100 meter kubik,” kata Ninuk kepada MalangTIMES.

Lonjakan pemakaian itu pun tidak diketahui sumbernya. Apakah pipa air PDAM di rumah Ida mengalami kebocoran atau meteran yang rusak. 

"Saya tidak bisa memastikan penyebabnya apa. Kami merekomendasikan uji akurasi untuk mengetahui akurat atau tidaknya meteran di rumah itu," ujar Ninuk yang juga mengatakan untuk pengecekan di rumah-rumah pelanggan dilakukan pihak ketiga.

Hal inilah yang menjadi komplain Ida. Pasalnya, bengkaknya pemakaian air di luar kewajaran.

Dari jejak struk sebagai bukti pembayaran tiap bulan, terlihat lonjakan tagihan yang fantastis, yaitu sampai 7 kali lipat dari biasanya.

Di bulan Maret, misalnya, Ida hanya membayar Rp 68 ribu dengan pemakaian 24 meter kubik.

Di bulan berikutnya ada kenaikan pemakaian menjadi 29 meter kubik dengan tagihan Rp 82 ribu. 

Tiba-tiba di bulan Juni, Ida mendapatkan struk dengan nominal Rp 751 ribu dengan pemakaian air sebanyak 214 meter kubik.

“Saya kaget waktu bayar di loket dapat tagihannya segitu, padahal saya pakainya untuk empat orang. Paling tinggi saya bayar air Rp 100 ribu,” ucap Ida.

Jejak struk tagihan itu pula yang menurut Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang bisa dijadikan alat untuk melakukan pengecekan. 

Sehingga bila memang terjadi keganjilan tagihan, maka warga bisa memberikan argumentasi dengan bukti-bukti tersebut.

Tapi, kembali disayangkan, persoalan terkait hak konsumen untuk mendapat pelayanan dari Perumda Tirta Kanjuruhan, salah satunya adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 

Sayangnya hal tersebut sulit mendapat respon dan konfirmasi dari sumber persoalan yang membuat tagihan membengkak di luar kewajaran.