MALANGTIMES - Masyarakat secara luas sebagai konsumen barang maupun jasa, memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi atau perjanjian dengan pihak pelaku usaha. Baik perseorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak.

Hal ini termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya Pasal 4 terkait hak konsumen yang jumlahnya mencapai 9 item. 

Yakni, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

Hak lainnya adalah terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Empat hak konsumen lainnya adalah hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Terakhir, adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak itulah yang bisa ditempuh dan didapatkan masyarakat sebagai konsumen. Tak terkecuali bagi warga yang mengalami kerugian atas pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Namun, walaupun telah jelas diamanahkan UU, warga kerap berada di posisi kalah dan akhirnya pasrah saat mengalami berbagai kerugian tersebut. 

Bahkan, hak mendapatkan kompensasi, misalnya, dalam kasus Ida Rochani ataupun warga lain yang dirugikan karena layanan air oleh Perumda tidak pernah atau belum pernah ada, walaupun berbagai keluhan bisa dengan mudah ditemukan di masyarakat.

"Belum ada itu kompensasi untuk warga selama dirugikan oleh PDAM dulu dan kini jadi Perumda, setahu saya. Air macet berhari-hari dan mengakibatkan kerugian bagi warga, serta keluhan lain seperti di Karangploso dan Singosari, belum sampai pada adanya kompensasi," kata Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Rabu (07/08/2019).

Padahal, dengan jelas aturan mengatur hal tersebut. Bahkan, masih di UU 8 tahun 1999 terdapat klausul pasal untuk kewajiban pelaku usaha. Yakni di Pasal 19 yang menyatakan, pelaku usaha memiliki tanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Secara lengkap pasal 19 menyebutkan sebagai berikut : ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

Dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi :"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Tidak hanya berhenti di ayat kedua, pelaku usaha juga wajib memberikan ganti rugi  dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, seperti tercantum dalam ayat (3) Pasal 19.

Bahkan, pelaku usaha yang telah melakukan pemberian ganti rugi, dalam ayat (4) disebutkan, tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

"Aturan itu sudah jelas. Karenanya warga yang merasa dirugikan bisa mendapatkan kompensasi. Kalau ternyata pelaku usaha (Perumda) bisa membuktikan itu kesalahan konsumen, maka tidak ada kompensasi," ujar Didik, sapaan akrab Bupati LiRa Malang.

Seperti diketahui juga Perumda Tirta Kanjuruhan yang merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 memiliki tiga tujuan dalam pembentukannya sebagai badan usaha. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi,  badan usaha memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian. 

Dilanjut dengan tujuan lainnya, yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaa  yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

"Tapi memang PDAM yang telah berubah jadi Perumda ini memang unik. Inginnya pelanggan atau konsumen banyak tapi pelayanan masih terus dipertanyakan karena belum maksimal. Akhirnya banyak komplain dari konsumen dan tindakannya juga tidak cepat," ujar Didik.

Terkait kompensasi bagi konsumen yang dirugikan, Didik juga menyampaikan, contoh dari adanya blackout di Jabodetabek, beberapa hari lalu. Dimana pihak PLN pun akan memberikan kompensasi kerugian bagi masyarakat sebagai konsumennya. 

"Jadi kalau warga terus dirugikan, keluhan tidak ditanggapi, ya copot saja Dirut-nya. Hak warga dan konsumen wajib dijaga tentunya. Apalagi  Perumda itu tidak 

profit oriented

 murni ada fungsi pelayanan kepada masyarakat," pungkas Didik.