Rusunawa ASN Kabupaten Malang siap untuk diserahterimakan dari Kementerian PUPR ke DPKPCK Kabupaten Malang. (Nana)
Rusunawa ASN Kabupaten Malang siap untuk diserahterimakan dari Kementerian PUPR ke DPKPCK Kabupaten Malang. (Nana)

MALANGTIMES - Pembangunan rumah sewa susun sederhana (rusunawa) khusus aparat sipil negara (ASN) Kabupaten Malang semakin di depan mata. Setelah proses pembangunan terselesaikannya dan hanya menyisakan beberapa pembenahan, pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang tinggal menunggu serah terima bangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Pasalnya, pembangunan rusunawa ASN Pemkab Malang didanai dengan anggaran hibah dari pemerintah pusat. Sehingga seluruh proses pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengan pemerintah pusat. Sedangkan Pemkab Malang, setelah seluruh proses selesai, tinggal menerima dan mengelola hasil pembangunan tersebut.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Fase inilah yang dinanti oleh Pemkab Malang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, sebagai leading sektor pembangunan rusunawa ASN pertama di Jawa Timur (Jatim).

"Secara fisik pembangunan sudah selesai. Kita tinggal menunggu serah terima bangunan dari Kemen PUPR. Alhamdulillah sudah ada undangan kepada kita untuk membahas hal itu dari Kemen PUPR," kata Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Selasa (06/08/2019).

Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang (kanan) saat cek rusunawa ASN beberapa bulan lalu (Nana)

Undangan untuk membahas terkait fase akhir pembangunan rusunawa ASN dengan anggaran sebesar Rp 16,1 miliar, yaitu serah terima, rencananya akan dilakukan sepekan datang.
"Undangan Minggu depan. Semoga bisa segera tuntas sehingga rusunawa bisa mulai dioperasionalkan," ujar Wahyu.

Seperti diketahui, antusias ASN sebagai calon penyewa rusunawa terbilang tinggi. Hal ini juga yang dalam beberapa bulan terakhir dipersiapkan oleh DPKPCK Kabupaten Malang. Selain tentunya, persoalan teknis lainnya, yaitu berupa pengelola, besaran sewa sampai hal lainnya.

Seluruh hal teknis ini, menurut Wahyu sudah terselesaikan dan hanya menunggu adanya serah terima dari Kementerian PUPR saja.
Disinggung pengelola rusunawa ASN, Doktor Ilmu Sosial ini juga menyampaikan telah selesai. "Sampai saat ini pengelola yang sudah dibahas bersama adalah Korpri Kabupaten Malang. Karena kita tidak memiliki UPT khusus pengelola rusunawa," ujarnya.

Dari berbagai informasi lalu, teknis rusunawa ASN Kabupaten Malang yang terletak di block office Kanjuruhan, Kepanjen, telah melalui berbagai tahapan. Salah satunya adalah studi banding Korpri Kabupaten Malang ke Badokka, Makassar.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Hasil kunjungan tersebut mengerucut pada beberapa hal teknis. Misalnya, penyewa rusunawa hanyalah ASN yang belum memiliki keluarga dan tidak memiliki rumah.
Sedangkan untuk biaya sewa merunut di rusunawa Badokka, Makassar, terdapat beberapa skema disesuaikan dengan lokasi kamar. Di Badokka, untuk lantai bawah Rp 250 ribu per bulan, sedangkan lantai dua Rp 225 ribu, lantai berikutnya Rp 200 ribu. Untuk kebersihan dan biaya listrik dan air menjadi kewajiban penyewa.

Berbagai hal tersebut nantinya dimungkinkan bisa berubah dan disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Malang. "Intinya kita selesaikan terlebih dahulu terkait serah terimanya. Semoga Minggu depan sudah bisa terselesaikan," pungkas Wahyu.