Ilustrasi kemiskinan (Ist)
Ilustrasi kemiskinan (Ist)

MALANGTIMES - DPRD Kabupaten Malang kembali mengingatkan eksekutif atas data kemiskinan (damis) yang dinilainya masih berbeda-beda di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal ini didasarkan dengan masih banyaknya program pemerintah terkait warga miskin di Kabupaten Malang. Baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pendidikan, serta lainnya, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak dasar warga miskin.

Untuk mewujudkan keberhasilan program dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Malang, ketepatan memberikan data itu menjadi harga mati.

Sayangnya, menurut Kusmantoro Widodo, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, akurasi damis sampai saat ini masih dipertanyakan validitasnya.

"Kita mengingatkan kepada eksekutif terkait data damis yang masih berbeda-beda antar OPD. Ini tentunya bisa membuat program tidak tepat sasaran di lapangan," ujarnya kepada media.

Kusmantoro mencontohkan terkait data PKH yang menurutnya perlu ada validasi ulang dikarenakan tidak adanya data pendukung warga miskin sebagai penerima manfaat. Serta data damis di Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait penerima manfaat PKH yang berbeda.

"Contoh, ada warga berpenghasilan sesuai UMK tapi masih sebagai penerima manfaat PKH. Atau ada keluarga mampu tapi masih bisa mengakses berbagai program bantuan. Sedangkan warga miskin malah tidak menerimanya," ujarnya.

Seperti diketahui, damis berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) di Kabupaten Malang masih ada 739.158 orang, sampai akhir tahun 2018 lalu. Dari total jumlah warga miskin tersebut yang terlindungi berbagai bantuan, baik melalui PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun beras bersubsidi dan Kartu Indonesia Sehat, sejumlah 665.049. Sisanya yang belum terlindungi program  sebanyak 215.683 orang. 

Jumlah tersebut masih bisa naik turun, dengan adanya data yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan kriteria dan parameter kemiskinan yang menjadi sumbernya. Serta menjadi perhatian khusus dari DPRD Kabupaten Malang yang telah menyetujui adanya penambahan anggaran untuk labelisasi penerima manfaat PKH dalam Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) 2019 sebesar Rp 360 juta. Plus persetujuan adanya anggaran Rp 620 juta untuk database warga miskin di Kabupaten Malang.

"Karena sinkronisasi damis di berbagai OPD menjadi sangat penting bagi pengentasan kemiskinan. Serta tepatnya bantuan berbagai program yang diperuntukkan ke warga miskin," ujar Kusmantoro yang juga mengatakan, data Dinsos untuk warga miskin menembus angka 986 ribu orang.

"Sedangkan damis dari Bappenda di angka 739 ribu. Ini wajib disinkronisasikan agar tepat sasaran," imbuhnya.

Seperti diketahui juga, kemiskinan di Kabupaten Malang masih masuk dalam 10 besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim). Dimana, dari total warga miskin menurut BPS per Maret 2019 mencapai sekitar 4.112 ribu jiwa atau 10,37 persen dari total jumlah penduduk di Jawa Timur.

Dimana, jumlah warga miskin itu tersebar di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupate Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.

10 kabupaten/kota tersebut, yang membuat PKH masih terus ada dan berjalan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Jatim. Bahkan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan ada PKH Plus bagi 10 Kabupaten/Kota itu.

"Salah satu yang menjadi fokus PKH plus adalah sepuluh kabupaten yang secara kuantitatif masuk pada daerah yang kemiskinannya terbesar," ujar Khofifah.

Hal inilah yang membuat DPRD Kabupaten Malang pun mengingatkan ulang dengan adanya damis yang berbeda-beda tersebut. Serta mendukung adanya sinkronisasi data sesuai lapangan.

"Apabila damisnya berbeda-beda, maka bisa juga penerimanya tidak tepat sasaran di lapangan. Karena itu kita ingatkan hal ini kepada eksekutif," pungkas Kusmantoro.