Ribuan PBI Tulungagung Terdampak Penonaktifan 5,2 Juta PBI Oleh Pemerintah

MALANGTIMES - Sebanyak 4.407 penerima bantuan iuran (PBI) BPJS di Tulungagung terdampak dengan penonaktifan 5,2 juta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, PBI yang dihapus tidak lagi mendapatkan subsidi pengobatan di Puskesmas setempat. Mereka dipastikan menjadi peserta BPJS mandiri yang harus membayar sendiri iuranya.

Lantaran baru efektif pada 1 Agustus 2019 kemarin, Dinas Kesehatan Tulungagung belum sempat mensosialisasikannya pada masyarakat. “Rencananya akan kita sosialisasiakan segera mungkin, karena baru efektif Kamis (1/8/19) kemarin,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Tulungagung, Bambang Triono, Jum’at (2/8/19).

Sosialisasi akan dilakukan dengan memasang nama-nama penerima PBI di 32 Puskesmas yang ada di Tulungagung. Untuk PBI yang dinonaktifkan jika merasa keberatan saat berobat, bisa meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) di Pemerintah Desa setempat.

Nantinya mereka akan diberi kemudahan,lantaran Pemkab Tulungagung sudah menganggarkan bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sebesar 2 milyar lebih pertahun. “Awalnya Rp 1,8 Miliar, setelah ada perubahan APBD bertambah menjadi Rp 2 miliar lebih,” tutur Bambang.
PBI di Tulungagung sendiri mencapai 300 ribu lebih. Pemerintah menonaktifkan 5.227.852 peserta PBI program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehata per 1 Agustus 2019.

Peserta JKN merupakan peserta BPJS yang iuranya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Penerima PBI biasanya masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.

Dilansir dari CNN, pemerintah melalui Staf Khusus Menteri Sosial, Febri Hendri berdalih langkah itu diambil lantaran ke 5,2 juta orang itu tidak lagi masuk dalam klasifikasi masyarakat parsejahtera. "Pemerintah ingin mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah," tutur Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dari keterangan tertulis Febri, Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Febri, penonaktifan 5,2 juta PBI itu disebabkan sejumlah hal. Pertama, 5.113.842 atau 5,1 juta warga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan status tidak jelas. Mereka, katanya, tidak memanfaatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2014 hingga saat ini.

Top