Tangkapan layar akun Instagram milik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Tangkapan layar akun Instagram milik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa tengah memacu keterlibatan dunia usaha di sektor pendidikan. Salah satu iming-iming yang ditawarkan mantan Menteri Sosial RI itu adalah keringanan pajak. Namun, Khofifah mensyaratkan bahwa pengusaha harus membuka kesempatan magang bagi siswa SMA/SMK. 

Melalui akun Instagram resminya, @khofifah.ip, gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap adanya transfer pengetahuan secara langsung antara siswa dan pengusaha. 

"Pemprov Jawa Timur akan memberikan kompensasi berupa pengurangan pajak kepada seluruh Dunia Usaha & Dunia Industri alias DUDI yang mau bekerja sama melakukan 'transfer of knowledge' kepada siswa SMA dan SMK," tulisnya. 

"Kerja sama yang dilakukan berupa kesempatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Hal ini seiring dengan diterbitkannya PP No 45 tahun 2019 pada 25 Juni lalu," tambahnya. 

PP tersebut merupakan perubahan PP No 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan. Isinya, meliputi pemberian fasilitas fiskal berupa super deductible tax atau pengurangan penghasilan bruto di atas 100 persen. Juga mengenai insentif pajak terkait vokasi dan riset.

"Lewat kebijakan ini, pemprov berharap kemampuan lulusan sekolah menengah di Jawa Timur dapat jauh lebih meningkat, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Terutama untuk bidang kerja kreatif, manufaktur, science, teknologi informasi, ekonomi, dan matematika. Kalau sudah seperti ini, jangan malas ke sekolah ya," ujar Khofifah.  

Untuk diketahui, berdasarkan PP No 45 tahun 2019 tersebut dijelaskan bagi wajib pajak (WP) dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi, diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen. Angka itu dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.