Alokasikan Anggaran ke Belanja Tidak Terduga, Pemkot Malang Bakal Parkir Dana Rp 378 Miliar

Jul 30, 2019 18:37
Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Alokasikan anggaran ke Belanja Tidak Terduga (BTT), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal parkir dana Rp 378 Miliar. Dana tersebut didapat dalam kesepakatan bersama penyusunan APBD-Perubahan 2019 yang saat ini dalam tahap pembahasan.

Nantinya, anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang tidak terduga. Selain itu juga dapat diperuntukkan bagi pembangunan beberapa proyek besar yang sudah mulai dikerjakan di 2020 mendatang.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, konsep belanja tidak terduga tersebut telah dimasukkan di dalam draft Ranperda APBD Perubahan 2019. Salah satu tujuannya adalah mengurangi adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Diharapkan, penerapan itu nantinya juga dapat memperlancar setiap proyek yang akan digarap tahun depan.

"Daripada dipaksakan untuk perencanaan belanja dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) seperti tahun sebelumnya tapi tidak terealisasi karena waktu terlalu mepet, maka lebih baik dijadikan untuk Belanja Tidak Terduga," katanya pada wartawan saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (30/7/2019).

Dia menjelaskan, peruntukan anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut sudah dibahas dan dimasukkan dalam penggarapan proyek 2020. Karena tahun depan, ada begitu banyak proyek prioritas yang sudah harus mulai digarap.

Diantaranya seperti Malang Creative Center, Jembatan Kedungkandang, hingga Islamic Center. Selain itu juga dapat digunakan untuk beberapa kegiatan tak terduga seperti saat ada bencana dan jalan rusak. Meski untuk penanganan jalan rusak Pemkot Malanh saat ini sudah berkomitmen melalui sistem kontrak payung.

"Kalau jalan berlubang kami akan menerapkan sistem kontrak payung dan kami optimis tidak akan ada lagi itu jalan berlubang," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang Fraksi PAN, Ditto Arief menyampaikan, anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut sebelumnya sempat diperdebatkan. Karena sejak awal, dewan mengusulkan untuk menerapkan dana cadangan. Namun lantaran dana cadangan tidak dapat diterapkan tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda), maka Belanja Tidak Terduga akhirnya disepakati.

"Waktunya sangat mendesak. Untuk Dana Cadangan membutuhkan Perda dan kita masih belum punya. Sementara Belanja Tidak Terduga cukup melalui Peraturan Wali Kota saja. Ini kan istilahnya seperti parkir anggaran," jelasnya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Dia juga menegaskan penerapan sistem 'parkir anggaran' tersebut telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalm Negeri. Hasilnya telah disepakati jika penerapan itu diperbolehkan dan sudah ada aturan hukumnya. 

Sehingga, dewan tetap mendorong nantinya anggaran yang disiapkan itu dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.

"Karena anggaran bukan hanya besaran saja, tapi juga harus tepat sasaran. Setelah ada Belanja Tidak Terduga, maka tidak ada lagi alasan proyek besar yang dibuat itu gagal lelang atau lain sebagainya," tegas Ditto.

 

Topik
MalangBerita MalangPemkot MalangBelanja Tidak TerdugaAPBD Perubahan 2019Wali Kota MalangSutiaji

Berita Lainnya

Berita

Terbaru