Ilustrasi koperasi

Ilustrasi koperasi



MALANGTIMES - Sebanyak 181 koperasi di Kota Malang saat ini tengah menunggu surat keputusan (SK) pembubaran dari Kementerian Koperasi. Selain sudah mati, pembubaran tersebut dilakukan agar badan koperasi yang sebelumnya eksis tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Misalnya, dipakai untuk membuat bank renten.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, per Maret 2019 ada sebanyak 729 koperasi yang terdaftar. Untuk koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan, terdapat sekitar 100 koperasi. Sementara sisanya, ada 529 koperasi aktif dan 181 sedang proses pembubaran koperasi di Kementerian Koperasi.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Triwidyani Pangestuti menguraikan, kondisi koperasi diklasifikasikan menjadi empat. "Ada koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan dalam pengawasan. Kalau belum dilakukan penilaian kesehatan, bukan berarti tidak sehat tetapi belum dilakukan penilaian kesehatan oleh pemerintah," tuturnya.

Dia menyebut pada 2019 ini proses penyehatan koperasi terus dilakukan. "Kami targetkan seluruh koperasi yang berstatus aktif harus bisa sehat 3 tahun ke depan. Apalagi, saat ini Kota Malang menduduki rangking ke 3 dalam Online Data System (ODS) milik Kementerian Koperasi berkat kerja sama gerakan koperasi yang mulai menggeliat," papar Yani, sapaan akrabnya.

Meski ada sejumlah koperasi yang mati, Yani mengklaim bahwa iklim perkoperasian di Kota Malang justru semakin sehat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kegiatan koperasi seperti aktifnya koperasi mengaakan rapat anggota tahunan (RAT). 

Yani menyebut, RAT sangat berperan pada pertumbuhan dan perkembangan koperasi. "Data kami pada 2019 ini sudah ada sekitar 200 koperasi yang mengikuti RAT, dulunya separo saja dan kebanyakan malah tidak melakukan RAT," terangnya.

"Kota Malang ditargetkan menjadi barometer tumbuhnya koperasi di Jatim, sehingga masih perlu kerja keras untuk membangun iklim perkoperasian yang lebih sehat. Apalagi, daerah yang dinilai memiliki komitmen terhadap koperasi akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat," pungkasnya.

End of content

No more pages to load