Indonesia Siap Kembangkan Angkot dan Minibus Tenaga Listrik, Perpres Ditarget Akhir Juli Selesai

Jul 30, 2019 18:10
Mobil bertenaga listrik saat dinaiki oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Ist)
Mobil bertenaga listrik saat dinaiki oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Ist)

MALANGTIMES - Tidak ingin hanya menjadi pasar, pemerintah Indonesia kembali menguatkan harapan besarnya untuk dapat memproduksi kendaraan bertenaga listrik. Pasalnya, trend kendaraan berbasis tenaga listrik terus meningkat di berbagai kota besar dunia. Hal ini dimungkinkan akan menjadi trend dalam moda transportasi ke depan.

Baca Juga : Tanggapan Resmi Gojek dan Grab soal Fitur Ojek Online yang Hilang dari Aplikasi

Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia pun kembali menggiatkan berbagai pengembangan untuk mampu memproduksi mobil elektrik itu. Salah satunya adalah rencana pengembangan mobil bertenaga listrik dengan platform angkutan kota (angkot) dan mini bus. Dimana, tentunya untuk komponen tersebut sekitar 40 persen komponennya diupayakan berasal dari lokal atau Indonesia sendiri.

Hal ini disampaikan secara langsung Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) yang saat ini sedang getol-getolnya mendorong pengembangan mobil listrik.

Mobil listrik yang sedang dikembangkan Kemenristek Dikti, diakui saat ini sudah masuk dalam tahap pengembangan. Dimana di fase itu, mobil tenaga lisrik akan diproyeksikan pada platform angkutan masal, yaitu angkutan kota (angkot) dan mini bus.

"Masih dalam tahap pengembangan di Jawa Barat (Jabar), platformnya dengan angkot dan mini bus. Kita belum mengarah ke kendaraan personal, misalnya sedan," ucap Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti, Jumain Appe, seperti dilansir katadata.co.id.

Jumain melanjutkan, saat ini pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan badan usaha. Selain juga pemetaan wilayah-wilayah yang nantinya dijadikan pabrik dari mobil elektrik itu.

"Kita sudah melakukan itu. Bahkan, untuk target penggunaan mobil elektrik ni juga telah ada. Dimana, untuk target akan ditingkatkan sampai 30 persen dari jumlah kendaraan berbasis listrik pada 2035,” ujarnya.

Target tersebut, lanjut Jumain dilakukan secara bertahap. Agar tidak langsung mematikan perusahaan kendaraan bermotor bensin. “Jadi memang bertahap, proses transformasi dari bensin ke listrik secara pelan-pelan, supaya industri komponen dalam negeri itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri komponen kendaraan listrik ini," imbuhnya.

Pengembangan mobil listrik angkutan massal ini pun sedang ditindaklanjuti dengan perumusan regulasi setingkat Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Dimana dengan hadirnya regulasi tersebut akan mendorong percepatan pengembangan kendaraan berbasis elektrik dan pembangunan ekosistem pendukungnya. Sekaligus bisa merangkul berbagai unsur yang ada dalam proses mewujudkan mobil elektrik secara integral dan memiliki kepastian hukum bagi yang terlibat di dalamnya.

Regulasi itu juga yang diharapkan Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo). Melalui Jongkie Sugiarto Ketua I Gaikindo, beberapa waktu lalu, keberadaan regulasi berupa Perpres mobil listrik bisa memberikan kepastian insentif bagi pelaku industri dalam merencanakan pengembangan bisnis ke depan.

Baca Juga : PSBB Jakarta, 5 Perjalanan KA Jarak Jauh Daop 8 Surabaya Dibatalkan

"Nanti dengan adanya Perpres ini, (industri) sudah tahu dua tahun lagi tarifnya seperti apa. Kepastian insentif seperti apa dan lainnya. Bila sudah ada, kita optimis industri otomotif akan tergerak untuk memproduksi mobil listrik, hybrid, atau plug in hybrid di dalam negeri,” ujar Jongkie yang juga menegaskan keberadaan Perpres akan meningkatkan penjualan mobil listrik di dalam negeri.

Harapan Gaikondo serta Kemenristek Dikti yang sedang melakukan pengembangan mobil listrik, terkait Perpres dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dimana Sri menyampaikan, bahwa peraturan tentang mobil listrik kemungkinan akan keluar di akhir Juli 2019.

"Draf  Perpres mobil listrik tersebut tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Kemungkinan akan keluar di akhir Juli 2019 ini," ungkapnya.

Dalam aturan tersebut, lanjut Sri, pemerintah mengatur insentif bea masuk atas importasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga pembebasan pajak. 

Untuk pemberian insentif PPnBM tidak lagi berdasarkan bentuk kendaraan, melainkan bakal dikelompokkan berdasarkan ukuran kapasitas mesin. Yakni, di bawah tiga ribu CC (centimeter cubic), antara tiga ribu CC sampai empat ribu CC dan di atas empat ribu CC. 

Selain itu, PPnBM juga diperhitungkan berdasarkan emisi dan penggunaan bahan bakar. Insentif tersebut untuk program low cost green car (LCGC), Hybrid Electri Vehicle (EV), plug in hybrid HEV, flexy engine, dan electric vehicle.

Selain itu ada insentif bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan dalam rangka investasi, penangguhan bea masuk dalam rangka eskpor. Insentif lainnya diberikan untuk pembuatan peralatan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), bantuan kredit modal kerja untuk pembiayaan pengadaan baterai swap, dan insentif pembiayaan ekspor.

"Perpres ini akan menjadi peraturan yang menciptakan insentif dan arah industri otomotif berbasis listrik atau baterai,"pungkas Sri.

 

Topik
MalangBerita MalangAngkot dan Minibus Tenaga Listrikkendaraan berbasis listrikKemenristek DiktiPemerintah Indonesia

Berita Lainnya

Berita

Terbaru