Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pembahasan tentang tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) Kota Malang terus dikebut. Saat ini, tiga ranperda yang terdiri atas Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tugu Arta Kota Malang, Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha itu sudah melalui berbagai tahapan.

Tiga ranperda itu sebelumnya ditarget bisa diselesaikan pada Agustus mendatang. Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengatakan, tahapan demi tahapan pengesahan ranperda itu dipastikan cepat.  Itu lantaran Pemerintah Kota Malang sebelumnya telah melakukam proses yang lebih panjang, mulai dari penyusunan naskah akademis, rencana perda, dan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, serta uji publik.

"Artinya mekanisme yang sudah dijalankan eksekutif sudah memenuhi secara kualitatif," katanya pada wartawan belum lama ini.

Terpisah, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan, materi ranperda sepenuhnya menjadi kewenangan dari legislatif. Sebab, Pemerintah Kota Malang sifatnya adalah yang memiliki gagasan. Namun cara pandang antara pemerintah dan legislatif harus selaras.

"Ketiga ranperda tersebut merupakan program prioritas. Jika seandainya bisa dilaksanakan lebih cepat, maka lebih baik dan pemerintah bisa langsung merealisasikannya," kata pria yang akrab diapa Bung Edi itu.

Menurut dia, saat akan menjalankan sebuah program, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum yang jelas. Salah satunya adalah melalui peraturan daerah yang sebelumnya disusun bersama di legislatif melalui ranperda. Ketika ranperda sudah disahkan, maka program yang direncanakan bisa segera dijalankan.

Sementara saat disinggung tentang adanya kemungkinan ranperda tidak bisa diselesaikan Agustus dan harus dilanjutkan pada masa jabatan anggota DPRR Kota Malang yang baru, Edi menyebut hal itu sepenuhnya adalah kewenangan dari legislatif.

"Materi ranperda sudah diserahkan kepada legislatif. Keputusan selanjutnya ada di legislatif dengan mekanisme dan aturan yang ada sesuai tugas pokok dan fungsinya," jelas politisi Golkar itu.