Bidang Amal Dorong Peningkatan Kapasitas Pengelolaan IPAL

Jul 29, 2019 20:45
Suasana saat beberapa waktu lalu, Bidang Amal mengumpulkan pengelola IPAL dan perwakilan RW (DPUPR)
Suasana saat beberapa waktu lalu, Bidang Amal mengumpulkan pengelola IPAL dan perwakilan RW (DPUPR)

MALANGTIMES - Bidang Air Minuman dan Limbah (Amal), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, mengharapkan agar ada peningkatan kapasitas pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal dikarenakan dari total 98 IPAL yang ada di Kota Malang, sebanyak 20 IPAL masih belum terdapat pengelola.

Baca Juga : Terkuak, Data Petani Terkena Limbah Greenfields Sejak Tahun Lalu Telah Dilaporkan, Tapi...

Karenanya, pihak Bidang Amal DPUPR Kota Malang Yuni Lestari, melakukan monitoring dan peningkatan kapasitas kinerja serta pelaporan pengelola IPAL komunal dengan mengumpulkan sejumlah perwakilan dari RW pada lokasi 98 IPAL tersebut.

"Kita tanya, apa kendalanya, apakah IPAL-nya rusak, apakah ada masalah lainnya sehingga nggak berjalan dan mangkrak. Makanya dalam monitoring ini kita akan galakkan sekarang biar maksimal," bebernya.

Lanjutnya, pihaknya juga berharap ke depannya IPAL berjalan dengan lancar serta diharapkan masyarakat merasa untuk saling memiliki dan ikut merawat IPAL. "Jangan merasa nggak butuh IPAL, nggak pakai IPAL nggak apa-apa. Tapi harus dipikirkan beberapa puluh tahun ke depan untuk anak cucu gimana kalau nggak Ada IPAL," bebernya.

Sebenarnya, dalam pengelolaan IPAL, memang sudah terdapat asosiasi pengelolaan seperti Hippam. Namun asosiasi tersebut saat ini sudah vacum karena tidak terurus. Karenanya, saat ini DPUPR mendorong masyarakat untuk bisa aktif dan melakukan pengelolaan IPAL dengan baik.

Baca Juga : Hama Tikus Bikin Buntung, Dinas Pertanian : Alat Bantuan Masih Terkendala Lelang

"Semua tergantung masyarakat. Ya disarankan masyarakat pengurus IPAL bisa membuat minimal paguyuban yang nantinya dilanjutkan untuk memiliki legalitas yang sah, serta memiliki Anggaran Dasar Rumah Tanggapan (ADRT)," jelasnya.

Dari situ, lebih lanjut Yuni menjelaskan, dengan adanya legalitas yang sah, maka hal tersebut bisa mempermudah pengelolaan IPAL untuk bisa mengajukan bantuan dari pemerintah. "Dalam pengelolaan IPAL sendiri, tentunya masyarakat bisa dengan kreatif mengelola IPALnya. Misalkan ada kolam renang, ada kebun yang ditanami sayur dan lain-lain, nanti bisa juga ada biaya sukarela yang ke sana, ya sekedar untuk perawatan," pungkasnya.

Topik
MalangBerita Malanginstalasi pengolahan air limbahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota MalangAnggaran Dasar Rumah Tanggapan

Berita Lainnya

Berita

Terbaru