Lagi-lagi BPJS Kesehatan mengalami defisit, dengan gagal bayar tahun ini Rp 7 triliun dan denda Rp 70 miliar (Ist)

Lagi-lagi BPJS Kesehatan mengalami defisit, dengan gagal bayar tahun ini Rp 7 triliun dan denda Rp 70 miliar (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


MALANGTIMES - Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Begitulah, mungkin, peribahasa yang tepat menggambarkan kondisi BPJS Kesehatan saat ini.

Setelah dirundung gagal bayar tagihan Rumah Sakit senilai Rp 7 Triliun sampai Juni 2019 pihak BPJS Kesehatan dihadang, tepat depan mata, untuk juga membayar denda 1 persen dari setiap keterlambatan klaim, yaitu senilai Rp 70 miliar.

Artinya, BPJS Kesehatan akan kembali babak belur di tahun ini tanpa adanya intervensi pemerintah untuk menyuntikkan dana talangan sampai akhir 2019 ini.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit seperti tahun-tahun lalu.

Defisit tahun lalu yang belum tertutup, serta ditambah gagal bayar tahun 2019 ini semakin membuat BPJS Kesehatan terbebani.

Diperkirakan total defisit perseroan akan menembus angka Rp 28 triliun.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A Rusady, membenarkan kondisi tersebut. 

"Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Klaim saat ini belum bisa dibayarkan secara tepat waktu dengan kondisi itu," ujarnya seperti dilansir kontan.co.id.

Berbagai keterpurukan keuangan BPJS Kesehatan setiap tahun ini, tentunya akan kembali meramaikan masyarakat Indonesia ke depannya.

Khususnya terkait kebijakan penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan suntikan dana. 

Seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial.

Suntikan anggaran melalui dana talangan menutupi defisit BPJS Kesehatan tahun ini, dimungkinkan akan terlihat alot. 

Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mengatakan tidak akan jor-joran memberikan dana talangan.

Sri menegaskan, pemerintah tidak ingin hanya sekadar membantu mendorong kinerja BPJS Kesehatan dengan menyuntikkan dana talangan saja. 

Tetapi di sisi lain harus ada perbaikan sistem agar lembaga tersebut bisa memiliki kinerja yang berkelanjutan. Tidak hanya bergantung pada APBN.

“Karena kita tidak ingin hanya melakukan pembayaran defisit tapi lebih kepada secara fundamental ada perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional yang bisa menciptakan suatu sistem sustainable,” ujarnya yang juga menyebut di tahun 2018 lalu, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp 9,1 triliun.

Pernyataan tersebut tentunya akan mengarah kepada bagaimana BPJS Kesehatan mulai melakukan peningkatan kepatuhan bayar peserta, penyesuaian iuran dan manfaat yang akan diterima nantinya.

Lantas penyakit apa sajakah yang menyumbang terus membengkaknya anggaran BPJS Kesehatan dan akhirnya membuatnya gagal bayar setiap kali klaim pembayaran ke rumah sakit.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, biaya klaim terbesar disumbang dari penyakit katastropik yang mencapai Rp 20,42 triliun pada 2018.

Jumlah tersebut mencakup 21,65% dari total biaya pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan pada 2018 senilai Rp 94,29 triliun.

Pada Januari–Maret 2019, porsi biaya klaim penyakit katastropik melebar menjadi 22,18% atau senilai Rp 5,65 triliun, dari total biaya pelayan kesehatan BPJS Kesehatan pada periode tersebut senilai Rp 25,51 triliun. 

Dimana, penyakit jantung tercatat sebagai penyakit dengan biaya klaim terbesar, pada periode Januari–Maret 2019 dengan jumlah mencapai Rp 2,51 triliun atau 49,51% dari keseluruhan klaim. 

Posisi kedua ditempati oleh penyakit kanker dengan klaim senilai Rp1 triliun atau dengan porsi 17,83%.

Selain itu, penyakit-penyakit lain dalam kategori penyakit katastropik di antaranya adalah penyakit stroke dengan klaim Rp 599,22 miliar (12,36%) pada Januari–Maret 2019, gagal ginjal dengan klaim Rp 572,4 miliar (11,88%), dan thalassema dengan klaim Rp 148,64 miliar (2,53%).

End of content

No more pages to load