Tersangka kasus narkoba yang sempat berurusan dengan Polres Malang, saat menjalani serangkaian tes TAT di BNN Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Tersangka kasus narkoba yang sempat berurusan dengan Polres Malang, saat menjalani serangkaian tes TAT di BNN Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Hingga pertengahan tahun 2019, belasan tersangka yang sebelumnya sempat berurusan dengan hukum kini sedang direkomendasikan ke kejaksaan agar bisa direhabilitasi. 

Yakni melalui program Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang diadakan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Malang.

Baca Juga : Diduga Akibat Stroke, Tahanan Kasus Judi Polsek Klojen Meningal Dunia

Kepala BNN Kabupaten Malang, Letkol Laut (PM) Agus Musrichin menjelaskan, jumlah peserta yang menjalani serangkaian tes TAT hingga bulan Juli 2019 tercatat sudah ada 13 peserta. 

”Jumlah tersebut sudah melebihi dari target yang ditentukan. Sebab targetnya hanya untuk 10 orang,” kata Agus.

Meskipun jumlah peserta yang menjalani TAT, melebihi dari kuota yang disediakan namun biaya yang akan dikeluarkan untuk merehabilitasi para peserta TAT ini, bakal ditanggung oleh BNN Provinsi Jawa Timur. 

”Tidak ada tambahan kuota untuk peserta TAT di tahun ini. Namun jika jumlahnya melebihi target, maka biaya yang dikeluarkan bisa diklaimkan ke BNN Provinsi,” sambung Agus.

Keputusan tersebut berbeda dengan kebijakan yang terjadi pada tahun 2018 lalu. 

Ketika itu, BNN Kabupaten Malang hanya mematok 10 peserta yang berhak mengikuti serangkaian tes TAT. 

Namun BNN Provinsi mengajukan tambahan jumlah peserta menjadi 20 orang.

”Dari yang ditargetkan 20 orang, hingga tutup buku di tahun 2018 lalu tercatat ada 22 peserta TAT. Namun tahun ini berbeda, tidak ada tambahan kuota dari BNN Provinsi, tapi jika jumlah peserta TAT melebihi target yakni 10 orang. Maka biayanya bisa di klaim ke provinsi,” terang Agus.

Baca Juga : Aktor Senior Tio Pakusadewo Kembali Ditangkap karena Kasus Narkoba

Sebagai informasi, kebijakan tersangka kasus narkotika yang direkomendasi agar menjalani proses rehabilitasi di BNN Kabupaten Malang ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tepatnya pada pasal 54 dan 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, tentang penanganan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa poin yang mengatur pengajuan peserta TAT. 

Salah satunya mengatur ketentuan bilamana seorang pecandu yang diamankan polisi tidak terlibat jaringan peredaran narkoba. 

Maka bisa direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi hingga kurun waktu yang sudah ditentukan.

“Tim penguji TAT tidak hanya berasal dari petugas BNN Kabupaten Malang saja, namun juga melibatkan berbagai instansi lain mulai dari Polres Malang, Kejari, hingga tim medis khusus. Jika memang memenuhi ketentuan, maka peserta akan diberikan rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi,” tutup Agus.