Ilustrasi (istimewa)
Ilustrasi (istimewa)

MALANGTIMES - Sebagian besar Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) di Kota Malang belum berbadan hukum. Karena itu, Pemerintah Kota Malang terus mendorong agar ke depan Hippam mengurus legalitas sesuai ketentuan yang ada.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Hadi Santoso menjelaskan, badan hukum yang melekat pada Hippam nantinya akan mempermudah layanan kelembagaan. Selain itu, penggunaan pemanfaatan air bagi masyarakat yang tergabung di dalamnya juga dapat lebih terkontrol lagi.

"Juga untuk mengatur dan menertibkan pemakaian, perlindungan pengguna, dan koordinasi fasilitas yang dapat diberikan," katanya baru-baru ini.

Pria yang akrab disapa Sony ini menyampaikan, pengelolaan air Hippam sebelumnya sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri yang berbadan hukum pemerintah pusat. Sehingga, Hippam yang ada di daerah sudah semestinya berbadan hukum.

"Saya anjurkan pengurus Hippam urus itu dan akan diberi kemudahan untuk menyelesaikan sederet persyaratannya. Agar hubungan antarkelembagaan juga lebih mudah dilakukan dan masyarakat dapat manfaat lebih," urai dia.

Menurut Sony, Hippam yang sudah berbadan hukum memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik. Di antaranya laporan pajak secara otomatis akan tertib dan tersistematis dengan sendirinya. 
Hal itu akan memudahkan warga jika pada suatu saat mengalami gangguan teknis atau keluhan.

"Mengurus administrasi Hippam sekaramg mudah, termasuk saat akan melakukan sederet program. Selain itu, akan ada banyak program yang bisa diberikan dari tingkat kota, provinsi, hingga kementerian," ucapnya.