Ilustrasi ODGJ yang juga memiliki hak dasar yang sama dalam memiliki kartu identitas (Ist)
Ilustrasi ODGJ yang juga memiliki hak dasar yang sama dalam memiliki kartu identitas (Ist)

MALANGTIMES - 62 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, direkam oleh para petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang.

Perekaman tersebut bukan dalam konteks yang dipikirkan banyak orang dalam kemudahan teknologi saat ini. Yakni memviralkan sesuatu yang mengundang kehebohan di dunia maya dan dunia nyata. 

Tapi, perekaman yang dilakukan oleh para petugas itu dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan memberikan hak dasarnya sebagai bagian warga negara Indonesia yaitu memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) seperti warga negara lainnya.

Perekaman KTP-el terhadap 62 ODGJ itu juga, menurut Sri Meicharini atau akrab di sapa Rini, sebagai wujud mengaplikasikan Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat (1) terkait kepemilikan KTP-el  bagi semua warga negara yang telah wajib memilikinya, apapun kondisi orang tersebut. 

"Mereka sama memiliki hak untuk mendapatkan KTP-el. Kasihan kalau mereka sakit dan memerlukan perawatan, tapi tidak memiliki NIK dan KTP-el. Dengan memiliki identitas, mereka bisa diikutsertakan dalam program BPJS," kata Rini, Rabu (24/07/2019).

Rini melanjutkan, para penyandang gangguan jiwa atau pun tunagrahita, memerlukan bantuan seluruh pihak untuk bisa keluar dari sakitnya. Salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan atas haknya sebagai warga negara, yaitu memiliki KTP-el.

"Tupoksi kami itu untuk membantu para saudara kita ini. Semoga kita juga bisa membantu bebrbagai pihak yang peduli kepada para ODGJ. Dengan memberikan mereka KTP-el," ujarnya.

Perekaman ODGJ yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Malang di Dampit, merupakan kegiatan perdana yang dilakukannya secara kelompok. Artinya, Dispendukcapil dengan program jebolanduknya, tidak hanya melayani masyarakat umum seperti biasanya. Tapi, juga mulai menyasar kepada para ODGJ yang juga terbilang banyak di Kabupaten Malang.

"Ini yang pertama kali secara kelompok kita lakukan perekaman. Kalau perseorangan, sudah beberapa kali kita lakukan," ungkap Rini yang mencontohkan, perekaman dan pemberian KTP-el bagi eks pasien RSJ Lawang, misalnya.

Langkah yang patut diapresiasi itu, tentunya bukan yang pertama dan terakhir bagi Dispendukcapil Kabupaten Malang dengan jumlah ODGJ yang tidak bisa dipastikan validasinya di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Malang. Dikarenakan data berbagai dinas terkait berbeda-beda, tapi terdapat acuan jumlah yang sempat dilontarkan pihak DPRD Kabupaten Malang di awal tahun 2018 lalu. 

Dimana, masih tercatat sekitar 144 ODGJ yang dipasung. Dengan rincian 24 di antaranya sudah dibebaskan oleh keluarganya. Sementara 74 lainnya menjalani perawatan di RSJ Lawang dan 40 orang masih dalam kondisi dipasung. Sedangkan 6 ODGJ dinyatakan meninggal dunia. 

Jumlah tersebut dimungkinkan bisa saja bertambah, dikarenakan kasus ODGJ di Kabupaten Malang, mirip dengan gunung es. Terlihat dipermukaan, tapi di bawahnya tidak terlihat dan dipastikan lebih banyak lagi. Mirip juga dengan berbagai kasus dalam narkoba.

Kondisi ini jadi tantangan bagi Dispendukcapil Kabupaten Malang pada khususnya dalam memberikan hak dasar para ODGJ yang ada di Kabupaten Malang. Program Jebolanduk, bisa dijadikan ruang bagi para ODGJ melalui para relawan yang peduli kepada nasib mereka untuk bisa diikutsertakan dalam proses mendapatkan identitas diri.

Selain tentunya, bisa juga dilakukan strategi dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan perekaman. Seperti yang dilakukan di Desa Pamotan, Dampit, dimana para ODGJ dikumpulkan bersama untuk dilakukan perekaman.

"Kita memang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan jebolanduk. Bila ada yang belum punya identitas diri bisa ikut dalam program kami," pungkas Rini.