Ilustrasi (istimewa)

Ilustrasi (istimewa)



MALANGTIMES - Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Tongat menyebut ada dua kegagalan pemberantasan korupsi yang terjadi selama ini. Itu karena terjadi anomali di tengah gencarnya pemberantasan korupsi.

Dia menyebut, dalam aksi pemberantasan korupsi, jumlah koruptor yang terjaring semakin banyak. Di sisi lain, pertumbuhan perekonomian masih terus menunjukkam tren positif. Hal itu dinilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek positif dalam menekan korupsi.

"Jadi, ada dua kegagalan. Yaitu kegagalan pencegahan secara umum dan khusus," katanya dalam diskusi bersama Malang Corruption Watch di UMM belum lama ini.

Tongat menjelaskan, penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak memiliki efek jera. Sehingga pelakunya tidak pernah merasa takut melakukan korupsi. Selain itu, ada efek pencegahan yang kurang maksimal dan membuat korupsi terus dilakukan.

"Efek pencegahan khususnya juga tidak ada. Katanya dalam satu instansi, jika kepala dinas korupsi, bawahnya bisa kena," ucap Tongat.

Di situlah, lanjut Tongat, terdapat anomali sehingga penegakan terhadap tindak pidana korupsi gagal dilakukan. Jika pemberantasan korupsi terus berjalan seperti itu, maka semangatnya masih terbatas. Namun semangat memberantas korupsi dinilai sangat luar biasa dibandingkan tindakan hukumnya itu sendiri.

"Semangat pemberantasamnya sangat luar biasa, tapi penegakan hukuamnya belum," tandasnya lagi.

Tongat menyebut, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga, perlu produk hukum yang benar-benar mengikat dengan kadar yang sama dari bentuk korupsi itu sendiri. Sejauh ini, produk hukum yang digunakan masih produk hukum yang belum bisa mengimbangi kejahatan luar biasa dari seorang koruptor.

"Perangkat hukum yang ada sekarang ini perangkat hukum yang normal. Tidak ada indikasi extraordinary role yang dibutuhkan untuk memberantas tipikor," pungkasnya.

 

End of content

No more pages to load