Daniel Zuchron, Komisioner Bawaslu RI (Foto: Hilmy/Malangtimes)
Daniel Zuchron, Komisioner Bawaslu RI (Foto: Hilmy/Malangtimes)

MALANGTIMES - Daniel Zuchron, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menegaskan dalam PKPU ada hal-hal yang dilarang secara mutlak, yang diatur, dan yang tidak terkena keduanya baik tidak dilarang dan diatur.

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

"Saya Tegaskan ada hal yang sudah dilarang secara mutlak, ada yang diatur, ada yang tidak terkena keduanya yaitu tidak dilarang dan diatur, jika sudah dilarang maka jangan sampai dekat," tegas Daniel Zuchron, Komisioner Bawaslu kepada MALANGTIMES (TIMES INDONESIA NETWORK).

Ia juga meminta apabila terdapat aturan yang sudah diatur, dia meminta untuk mengikuti aturan tersebut dan ditegaskan pula terhadap aturan yang sudah tercantum tidak terdapat tafsir di dalamnya Seperti pro kontra pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, khususnya terkait dengan pemasangan di tempat privat, seperti posko tim pemenangan.

"Yang tidak diatur penyelesaian musyawarah antara pihak terkait, agar ada konsensus lokal yang muncul, tidak semua harus naik ke Provinsi atau Bawaslu RI," imbuh pria lulusan Universitas Islam Malang ini.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Menurutnya hal-hal yang masih menimbulkan perdebatan masih bisa dikomunikasikan, tapi untuk yang dilarang dan sudah diatur tidak bisa ditawar. "Di luar itu masih bisa dikomunikasikan, termasuk soal-soal kampanye sekarang ini," tutupnya. (*)