Formulir yang diduga sebagai modus pungli di SMAN 2 Kota Malang. (Foto: istimewa)
Formulir yang diduga sebagai modus pungli di SMAN 2 Kota Malang. (Foto: istimewa)

MALANGTIMES - Tuduhan adanya pungutan liar (pungli) di SMAN 2 Kota Malang ditepis oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Malang, Drs Hariyanto MPd. Sebelumnya, terdapat pengaduan salah satu wali siswa SMAN 2 Kota Malang berinisial N kepada Malang Corruption Watch (MCW), Senin malam (22/7/2019). Berdasarkan penuturan N tersebut, pihak sekolah meminta uang saat pertemuan dengan wali siswa, Sabtu pekan lalu (20/7/2019).

Wali siswa tersebut datang mengadu disertai bukti formulir surat pernyataan yang dibuat oleh pihak sekolah. Intinya dalam formulir itu meminta uang rutin bulanan sebesar Rp 80 ribu.

Hariyanto menegaskan bahwa itu bukanlah pungutan liar, melainkan sumbangan. Bahkan, hal ini terkait dengan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meringankan biaya pendidikan. "Nggak ada pungli," tegasnya kepada MalangTIMES.com.

Mengenai siswa yang ditarik Rp 80 ribu perbulan, itu adalah sumbangan. Dan itu memang disosialisasikan ke orang tua Sabtu pekan lalu (20/7/2019). "Sudah kami sosialisasikan. Kebetulan yang sosialisasi ke orang tua itu SMA 10 sama SMA 2," jelasnya.

Nah, BPOPP adalah program Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Sebanyak 1,8 triliun dianggarkan untuk program ini dalam cakupan periode 2019-2020 atau selama satu tahun. Dana tersebut ditujukan untuk menggratiskan SPP SMA/SMK Negeri se-Jawa Timur, termasuk kota Malang.

Gratis ini bukan berarti tidak membayar sama sekali. Sifatnya seperti sumbangan yang diberikan dengan nominal sama, namun pembayarannya bergantung nominal SPP yang ditentukan di daerah tersebut. 

Misalnya sumbangan dari Pemprov senilai Rp 120 ribu, lalu, SPP di Malang mencapai Rp 200 ribu. Maka sisanya Rp 80 ribu menjadi tanggungan orang tua murid.

"Jadi sudah dibantu ditunjang biaya per bulannya sebesar Rp 120 ribu oleh APBD. Kita biaya perbulan mulai dulu kan Rp 200 ribu. Jadinya kurang Rp 80 ribu. Rp 80 ribu itu minta sumbangan ke orang tua lewat komite, bukan sekolah," papar Hariyanto.

"Itu sama nanti, kebetulan saja yang sosialisasi pertama SMA 2 dan SMA 10 Sabtu kemarin," imbuhnya.

Hariyanto menegaskan, urusan mengenai sumbangan sendiri adalah urusan komite, bukan ranah sekolah. Sementara, apabila siswa tidak mampu maka ia juga bisa tidak membayar sama sekali karena ini bukan pungutan melainkan sumbangan.

Pihak ketua komite sendiri masih belum bisa dihubungi lantaran masih melaksanakan ibadah haji.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 120/71/101/2017 besaran uang Sumbangan Pendanaan Pendidikan di Kota Malang memang ditetapkan di angka Rp 120 ribu per bulan. Jumlah ini tentu membuat sekolah harus pintar mengatur anggaran, mengingat tahun sebelumnya SPP dipatok dikisaran Rp 200 ribu.

"Yang saya hafal SMA Negeri di kota Malang sama kota Kediri sama indeksnya 0,95, yaitu Rp 120 ribu. Sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 120/71/101/2017," pungkasnya.