Jalur jalan wisata Malang selatan di desa Srigonco, Bantur, yang akan dibangun kembali menghadapi kendala dalam pembebasan lahan warga (dok MalangTIMES)
Jalur jalan wisata Malang selatan di desa Srigonco, Bantur, yang akan dibangun kembali menghadapi kendala dalam pembebasan lahan warga (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sejak  2018 lalu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang telah merencanakan pembangunan jalan pendukung wisata Malang Selatan di koridor tengah. Berbagai hal teknis terkait pembangunan, seperti peta ruas jalan yang akan dibangun di wilayah Srigonco, Kecamatan Bantur, sampai ke Balekambang telah disiapkan oleh Dinas PU Bina Marga.

Di tahun 2019, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang pun semakin mengintensifkan langkah-langkah mewujudkan rencana pembangunan di jalan wisata tersebut. Misalnya dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, terkait rencana pembebasan lahan jalan sepanjang 3,6 kilometer (km) yang diidentifikasi akan dibangun ulang. Serta berada  di Sta 3+700, 6+50, 7+500 sampai Sta 9+300 dalam peta ruas jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.

Target pembebasan lahan jalan pun ditarget selesai tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Irianto, kepala bidang (kabid) pembangunan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

"Kita telah melakukan koordinasi intensif dengan Perhutani dan TNI  yang lahannya juga terkena  rencana pembangunan. Juga melibatkan BPN terkait pembebasan lahan. Targetnya tahun ini selesai, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan," ucap Irianto kepada MalangTIMES.

Sayangnya, rencana percepatan pembebasan lahan jalan wisata Malang selatan koridor tengah ini menemui kendala. Yakni, dalam proses pengumpulan bukti yuridis belum semuanya terkumpul dari pihak pemilik lahan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Subur Hutagalung, yang menyampaikan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum memegang secara keseluruhan bukti yuridis atas kepemilikan lahan yang bakal dibebaskan itu.

"Administrasi dokumen data yuridis tanah warga yang akan dibebaskan belum semuanya terkumpul. Dikarenakan banyak ahli waris atas lahan yang bakal dibebaskan itu, tidak berdomisili di Desa Srigonco," ujar mantan Kabag Hukum ini yang juga  menjelaskan, seharusnya data yuridis tanah yang harus terkumpul sebanyak 190 bidang. 

"Sebagian besar ahli warisnya tidak menetap di desa Srigonco. Ini menjadi kendala kita dalam pembebasan lahan. Padahal bukti yuridis itu sebagai dasar utama untuk pembebasan," imbuh Subur.

Kondisi tersebut membuat rencana pembangunan jalan pariwisata Malang Selatan di koridor tengah, kembali seperti tahun 2018 lalu. Dimana Pemerintah Kabupaten Malang yang telah mengganggarkan dana pembebasan lahan mencapai Rp 12 miliar, harus mengembalikan lagi ke kas daerah. Dikarenakan, jangka waktu penyelesaian administrasi pembebasan lahan tidak tercapai 100 persen.

i tahun 2019 ini, kondisi tersebut kembali memayungi harapan besar itu. Belum lengkapnya administrasi yuridis tanah, bisa membuka kasus yang sama di tahun lalu. Padahal, masih ada tahapan lain setelah seluruh berkas yuridis tanah warga terkumpul, sebelum dilakukan pembebasan lahan.

Yakni, penentuan harga oleh pihak ketiga dan sosialisasi harga pada masyarakat. Jika semua masyarakat setuju dengan harga yang ditentukan oleh pihak ketiga, maka pembebasan lahan bisa dilakukan. Pembangunan jalan wisata Malang selatan koridor tengah pun bisa dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.

Seperti diketahui, jalan Srigonco sampai pertigaan Balekambang, eksistingnya hanya memiliki lebar 6 meter saja. Dengan adanya rencana pembangunan, baik pengepresan jalan di berbagai tikungan ekstrem sampai pelebaran. Nantinya lebar jalan itu akan memiliki lebar 13 meter dan berbagai tikungan ekstrem pun tidak lagi ada.

Selain hal tersebut, dengan adanya pembangunan jalan itu, maka proses pembangunan jembatan baja di jurang mayit pun, bisa lebih maksimal fungsinya. Apabila jalur jalan itu telah dibangun.

"Rencananya memang seperti itu. Kita telah merencanakan teknik dan lokasi yang akan diperlebar dan dipapras di area itu. Jadi untuk pihak kami memang tetap menunggu penyelesaian pembebasan lahan dulu," ucap Irianto yang juga menegaskan bahwa masyarakat desa sebenarnya memiliki respon sangat bak terkait rencana pembangunan sepanjang jalan desanya itu.