MALANGTIMES - Kabupaten Malang menyadari bahwa keberadaan pasar modern rakyat (pamor) di wilayahnya bisa menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pula yang membuat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus mengawal berbagai pembangunan pamor.

Hal ini terlihat, misalnya, dengan ground breaking pamor di Kecamatan Wagir  yang telah diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Pamor Wagir menjadi salah satu yang bisa disebut pertama hadir di Kabupaten Malang, bahkan di Malang Raya.

Pamor mengubah konsep pasar daerah yang kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat karena semrawut, kotor, macet dan menimbulkan ketidaknyamanan menjadi pasar tradisional yang lebih bersih, aman, nyaman dan dikelola dengan baik.

Pamor Wagir bisa juga disebut pembuka bagi berbagai pembangunan pasar tradisional lainnya. Misalnya Pasar Sumedang di wilayah Kepanjen yang telah bertahun-tahun terus dibangun, di bawah leading sector Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

Dikonsep serupa Pamor Wagir, Pasar Sumedang pun diorientasikan menjadi pasar tradisional modern yang akan menyulap kesan 'miring' sebuah pasar. "Pasar Sumedang memang dikonsep menjadi pasar rakyat dengan penataan modern. Kami terus mengawal pembangunan pasar ini sampai selesai nantinya. Dengan target akhir tahun ini selesai," kata Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, beberapa waktu lalu.

Proses penyelesaian Pasar Sumedang memang sangat dinanti masyarakat Kepanjen pada khususnya. Tak terkecuali para pedagang yang selama ini berjualan di tempat penampungan sementara, tepat di sisi Pasar Sumedang berlantai dua.

Penantian pedagang dan masyarakat Kepanjen, khususnya, dilandasi harapan terwujudnya pasar modern yang bisa memberikan kenyamanan dalam bertransaksi. Pasalnya, Pasar Besar Kepanjen pun masih terbilang semrawut kondisinya.

"Kami sebagai warga Kepanjen tentu berharap banyak ada pasar modern yang nyaman, aman, dan bersih. Kami menanti Pasar Sumedang beroperasi. Saya pikir kalau sudah jalan, masyarakat akan lebih bangga memiliki pasar modern," ungkap Susilowati, warga Cokolio, Kepanjen, Minggu (21/07/2019) kepada MalangTIMES.

Harapan besar inilah yang diupayakan oleh DPKPCK Kabupaten Malang, untuk melakukan penyelesaian pembangunan Pasar Sumedang. Wahyu menegaskan, pihaknya berupaya keras agar target penyelesaian pembangunan bisa sesuai, yaitu pada Desember 2019.

”Kurang lebih 1 bulan lagi akan keluar siapa pemenang lelangnya. Sehingga, kalau proses ini selesai, bisa langsung dikerjakan. Kami punya harapan yang sama dengan masyarakat terkait terwujudnya pasar modern di Kepanjen," ujar mantan kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini.

Tidak jauh berbeda dengan Pamor Wagir, Pasar Sumedang yang kembali digelontor anggaran Rp 13 miliar akan memiliki berbagai fasilitas modern. Berlantai dua yang nantinya akan diisi pedagang, baik berupa kios dan lapak, di lantai 1 dan hall di lantai 2. Pasar Sumedang juga akan dilengkapi sarana dan prasarana penunjang maupun utilitas lainnya. Misalnya jalan pasar, tempat parkir, tempat pembuangan sampah (TPS), pagar, ruang laktasi, ruang informasi, klinik, gudang, kantor staf, termasuk pengadaan sarana penunjang keamanan seperti hidran.

Terpisah, Plt Bupati Malang Sanusi juga menyampaikan, keberadaan pasar modern rakyat telah menjadi kebutuhan yang harus terus difasilitasi. Khususnya saat persaingan semakin kompetitif antara pasar tradisional dengan pasar modern yang dimiliki pengusaha-pengusaha besar. Tanpa adanya perubahan, dipastikan pasar tradisional akan tergerus dan ditinggal masyarakat yang juga semakin selektif dalam memilih lokasi pasar.

Kondisi itu, lanjut Sanusi, yang telah menjadi perhatian khusus Pemkab Malang. "Pemkab Malang senantiasa berupaya maksimal guna mendukung dan mendorong pengembangan pasar tradisional. Ini menjadi kebutuhan di era saat ini. Pamor bukan hanya melindungi pedagang pasar atau peningkatan kesejahteraan saja. Tapi juga dapat mendorong tumbuhnya peluang usaha baru yang semakin kompleks dan kreatif," urainya.

Sanusi juga mewanti-wanti jajarannya agar seluruh proses pembangunan pamor wajib sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. "Pembangunan wajib dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Mulai dari prosedur terkait pelaksanaan proyek di lapangan, hingga pelaporan hasil, harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik bagi OPD terkait maupun pihak pelaksana proyek," tegasnya.

Permintaan Sanusi ini pula yang jadi pedoman DPKPCK Kabupaten Malang, khususnya, dalam penyelesaian pembangunan Pasar Sumedang. Untuk meminimalisasi adanya "kebocoran" serta asumsi-asumsi miring, DPKPCK menggandeng Tim Pengawal Pengaman Pemerintah Daerah (TP4D) yang berasal dari Kejaksaan Negeri Kepanjen. 

"Kami gandeng TP4D untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Sumedang tahun ini. Baik dari perencanaan sampai nanti pada pelaksanaannya. Ini sebagai langkah preventif kami agar dalam prosesnya sesuai aturan yang ada," pungkas Wahyu.