Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan)

MALANGTIMES - Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Malang usianya telah menginjak 9 tahun. Diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2010, regulasi yang menjadi pedoman pembangunan di segala sektor itu, terbilang usang dan tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan saat ini di Kabupaten Malang.

Masifnya pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Malang, khususnya di wilayah perkotaan, secara langsung telah merubah tata ruang dan wilayah yang diatur dalam Perda RTRW. Bahkan berbagai rencana yang tinggal menunggu waktu realisasi, seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Singosari atau perubahan status bandara Abdurachman Saleh menjadi bandar internasional. Akan semakin tidak terwadahi oleh Perda nomor 10/2010.

Kondisi ini pula yang telah lama dibaca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Sehingga memberikan delegasi kewenangan kepada Dinas  Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, untuk melakukan peninjauan ulang atau review terkait hal tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. Pihaknya mendapat delegasi kewenangan untuk melakukan review Perda RTRW dengan berbagai perubahan cepat tata ruang di Kabupaten Malang. "Betul kita mendapatkan tugas melakukan review itu. Memang, sudah saatnya Perda RTRW dilakukan revisi dengan perkembangan pesat pembangunan di Kabupaten Malang," kata mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu. 

Perkembangan pesat yang sedang terjadi di wilayah Kabupaten Malang, seperti jalan tol Malang-Pandaan, Bandara Abdurachman Saleh, sampai pada pola pergeseran peruntukan ruang dan wilayah di berbagai kecamatan. Sudah saatnya untuk kembali diberi atap regulasi yang lebih up-date dan tertata ulang dengan kondisi saat ini. Sehingga, tidak terjadi kesemrawutan tata ruang dan peruntukkannya di berbagai wilayah lokasi pembangunan dan wilayah terdampak lainnya.

"Sampai saat ini kita telah mendiskusikan dengan kalangan akademisi dari tiga perguruan tinggi (PT)  untuk peninjauan kembali RTRW Kabupaten Malang ke depannya," ujar Wahyu yang telah mendiskusikan laporan pendahuluan review RTRW tersebut.

Laporan pendahuluan review merupakan hasil atau masukan kepada tim penyusun dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, berdasarkan sektor-sektor yang ada di Kabupaten Malang. Khususnya terkait erat dengan tiga program strategis Kabupaten Malang, yang saat ini terus dimasifkan berbagai programnya.

Dari laporan pendahuluan inilah nantinya revisi Perda RTRW akan dimulai. Dimana, DPKPCK Kabupaten Malang menggandeng tiga PT dalam perumusannya, nanti. "Kita libatkan 3 PT, yaitu Universitas Brawijaya (UB), Universitas Merdeka (Unmer) dan ITN Malang. Mereka menjadi tim teknis yang bergerak di bidang tata ruang," ujar Wahyu yang juga mengatakan, pelibatan tiga PT itu nantinya akan dibagi dalam proses perumusan RTRW Kabupaten Malang ke depannya.

Unmer akan fokus pada kajian atau tinjauan kepariwisataan, ITN dalam planologi, sedangkan UB memiliki tim planologi, bencana dan hukum tata ruang.

Disinggung terkait penyelesaian perubahan Perda RTRW Kabupaten Malang, Wahyu mengatakan, dimungkinkan pihaknya membutuhkan waktu sampai akhir tahun 2019 ini. "Target kita sampai akhir tahun, sehingga tim bisa segera mengajukan ke Menteri Agraria/Tata Ruang. Serta bisa segera disahkan, sehingga proses pembangunan juga bisa berjalan sesuai tata ruang dan peruntukkannya," pungkasnya.