Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang dalam pembahasan untuk berganti nama menjadi Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tugu Arta Kota Malang. Rancangan peraturan daerah (Ranperda) berkaitan dengan perubahan itu pun sudah masuk pembahasan.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Dalam pandangan umum, sebagian besar fraksi DPRD Kota Malang masih menyoroti sederet polemik yang melibatkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Karena jika berkepanjangan, polemik tersebut ditakutkan dapat berpengaruh pada layanan air bersih ke masyarakat.

Tak hanya itu, dalam pemandangan umum fraksi juga disampaikan agar Pemkot Malang menggali lebih banyak inovasi untuk mebambah sumber air. Sehingga tidak hanya tergantung dengan sumber air yang ada saat ini. Selain itu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memanfaatkan sumber air yang ada.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, polemik yang melibatkan pihak Kota Malang dan Kabupaten Malang sebelumnya sudah beberapa kali dibahas. Pertemuan ke dua belah pihak pun dilakukan hingga ke sebelas kalinya. Namun memang belum menemui titik terang sampai sekarang.

"Polemik PDAM mengacu pada UU dan saya jelaskan bahwa Kota Malang dan Kabupaten Malang tidak pernah bermasalah sebenarnya dan tidak melanggar aturan," katanya dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota Malang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Tiga Ranperda Tentang Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tugu Arta Kota Malang, Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha, Kamis (18/7/2019).

Lebih jauh Sutiaji menjelaskan, pertemuan antar ke dua belah pihak terjadi sampai 11 kali lantaran belum ada titik terang untuk perundingan harga. Karena adendum atau oerjanjian kerjasama yang semestinya diperbarui telah didahului dengan keluarnya peraturan baru dari kementerian.

"Sehingga sebelum ada kesepakatan terlanjur sudah diambil alih oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Sementara berkaitan dengan inovasi dalam penggalian potensi sumber air baru, pria berkacamata itu menyampaikan jika sudah ada beberapa skema baru yang dipersiapkan saat ini. Diantaranya adalah pemanfaatan air permukaan yaitu sungai. Selain itu juga masih dilakukan pengeboran air bawah tanah.

"Disamping itu PDAM juga melakukan konservasi seperti menanam pohon di daerah tangkapan air, biopori dan sumur resapan," jelasnya.

Sedangkan berkaitan dengan perubahan nama yang kini sedang direncanakan, Sutiaji menyampaikan jika hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan adanya perubahan itu, secara otomatis harus ada restrukturisasi di dalam tubuh badan usaha milik daerah.

"Jadi perubahan sesuai dengan aturan yang lebih tinggi," paparnya lagi.