Wali Kota Malang Sutiaji (berkopyah) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (berkopyah) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Persoalan pajak parkir masih disorot anggota dewan saat Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi hari ini (Rabu, 17/7). Dalam pembahasan mengenai Perumda TUNAS (Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha) yang berkaitan dengan parkir.

Selama ini, pajak parkir dinilai belum bisa mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang. Para fraksi mempertanyakan percepatan untuk mengatasi permasalahan parkir agar segera ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan jika persoalan parkir tetap akan dikerjakan. Hanya saja saat ini masih belum ada keputusan pasti melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kalau ingin percepatan cukup dengan BLUD kenapa tidak, tapi masuk dalam unit kan bisa," ujar dia.

Pertimbangan tersebut, mengingat jika tidak dipercepat akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Karena diperkirakan paling cepat akan terealisasi pada tahun 2020 mendatang.

"Kalau kita tunggu tahun depan ya pakai Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) itu," imbuhnya.

Meski begitu, pihaknya lebih menginginkan jika keputusan akhir Ranperda tersebut nantinya akan menuju Perumda. Pasalnya hal itu dinilai lebih tepat untuk mengatasi masalah PAD dalam pajak parkir.

Selain itu, segala sesuatunya dianggap lebih tertata. Seperti tenaga parkir atau jukir yang akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) dan terdapat pula asuransi kerja.

"Ya kalau saya lebih ke Perumdam. Karena ini lebih tepat ya, ada rekruitment tenaga parkir. Karena itu hanya bisa ketika sudah menjadi BUMD. Dan itu sudah ada kajiannya," pungkasnya.