Lingkungan Belum Terterangi Penerangan Umum, Masyarakat Diminta Mengajukan

Jul 17, 2019 15:59
Petugas bidang PJU saat melakukan perawatan PJU di kawasan Jalan Simpang Balapan.(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Petugas bidang PJU saat melakukan perawatan PJU di kawasan Jalan Simpang Balapan.(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Masyarakat Kota Malang yang memang di lingkungannya belum terdapat penerangan jalan umum (PJU) bisa mengajukan untuk pemasangan PJU ke bidang PJU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang. 

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Kepala Bidang (Kabid) PJU Agus Sunarhadi mengatakan, jika sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penerangan jalan,  ada mekanisme-mekanisme yang dilalui dalam pengajuan PJU. Dalam PJU atau PJL (penerangan jalan lingkungan), pengusulan tentunya diajukan oleh warga setempat melalui RT atau RW dan diketahui kelurahan atau kecamatan serta kemudian diteruskan kepada Disperkim.

Dari situ, kemudian Bidang PJU Disperkim akan turun ke lapangan melakukan survei lokasi, apakah memang lokasi tersebut sudah terterangi PJU atau belum. Bidang PJU juga mengecek apakah jalan tersebut merupakan jalan kota atau jalan lingkungan.

"Masyarakat bisa mengajukan usulan itu pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Dan kalau memang itu perlu PJU, tetap akan kami berikan. Namun kembali lagi, melihat skala prioritas," ucap Agus.

Selain itu, Agus menyampaikan pihaknya memang membutuhkan informasi dari masyarakat tersebut. Sebab, jika petugas harus memetakan kawasan-kawasan yang belum terdapat PJU, tentunya akan sedikit membutuhkan waktu dan menghambat realisasi pemasangan PJU.

Kemudian, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak secara sembarangan mengantol atau memasang PJU secara ilegal. Sebab, hal tersebut tentutnya akan merugikan dan membahayakan warga sekitar.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

"Stop PJU ilegal. Jika tetap saja melangggar, maka konsekuensinya bisa berurusan dengan hukum," bebernya.

Dalam Perda Kota Malang No 11 Tahun 2015 sendiri juga sudah jelas disebutkan larangan PJU ilegal. Pasal 32 berisi tentang pelarangan memasang PJU ilegal (tanpa izin), mengubah data awal nomor PLN tanpa izin, mengubah dan atau menambah daya tanpa izin, memindahkan PJU dan merusak sarana prasarana PJU.

 

 

Topik
MalangBerita MalangPenerangan Jalan UmumDinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKepala Bidang (Kabid) PJU Agus Sunarhadi

Berita Lainnya

Berita

Terbaru