Pengunjung tengah berfoto di wisata alam Coban Putri di Kota Batu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Pengunjung tengah berfoto di wisata alam Coban Putri di Kota Batu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pengembangan potensi ekowisata atau wisata berbasis alam tampaknya masih belum digarap maksimal oleh Perum Perhutani. Pasalnya, kontribusi bisnis ekowisata secara nasional baru mencapai sekitar 12 persen dari total pendapatan perusahaan. 

Di Malang, keberadaan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) diajak untuk lebih proaktif memaksimalkan potensi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. 

Dilansir bisnis.com, Perum Perhutani terus memacu pendapatannya dengan memperkuat potensi bisnis ekowisata yang sudah dikelola. Saat ini, pendapatan perusahaan masih didominasi oleh penjualan gondorukem-terpentin dan kayu jati. 

Pendapatan dari dua komoditas tersebut mencapai 88 persen dari total pendapatan perusahaan pada 2018 lalu, senilai Rp 4,38 triliun. Sisanya, berasal dari jasa lingkungan yang mencakup ekowisata dan kemitraan dengan masyarakat. Artinya, sumbangan dari ekowisata baru sekitar 12 persen atau Rp 525 miliar saja.

Di daerah, Wakil Kepala Administratur Perum Perhutani KPH Malang Agus Ruswanda mengungkapkan bahwa pendapatan terbesar masih berupa hasil kayu. "Di wilayah Malang ini memang sektor wisata alam berkembang pesat beberapa tahun terakhir, tetapi kontribusi utamanya tetap dari kayu," ujarnya.

Agus menyebut, di wilayah KPH Malang banyak sekali dibuka wisata alam. Meski demikian, pengembangan wisata yang dilakukan sudah sesuai dengan payung hukum dan perundangan. 

"Secara aturan, mengembangkan potensi wisata selama tidak mengganggu fungsi hutan, itu diperbolehkan. Misalnya saja yang sudah jalan itu di Coban Talun dan Coban Rais," tuturnya. 

Menurut Agus, pembangunan yang dilakukan hanya memanfaatkan ruang yang ada tanpa menebang pohon. "Kami terus melakukan pemetaan, lokasi hutan yang indah dan bisa dikembangkan itu investor biasanya mengusulkan proposal kerja sama mengembangkan usaha. Perhutani hanya punya lahan," terangnya. 

Investor yang mengajukan kerja sama, lanjut Agus, harus tetap menggandeng LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) yang sudah berakta notaris dan memiliki MoU dengan Perhutani. 

"Masuklah investor silakan, tripartit. Kami melakukan PKS (perjanjian kerja sama) dengan LMDH-nya. Tapi kan masyarakat biasanya jarang yang punya uang tapi dengan suntikan modal dari investor ini mereka mengembangkan potensi yang ada," pungkasnya.

Perhutani sendiri mengelola banyak destinasi wisata berbasis alam baik pantai maupun pegunungan. Tercatat ada sebanyak 641 destinasi wisata yang dikelola perusahaan pelat merah tersebut bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), pemerintah daerah, dan investor swasta.