MALANGTIMES - Maksimalkan layanan, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang evaluasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang Bupati dibidang Perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang, Irianto menyampaikan, evaluasi tersebut dilakukan untuk merespons adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS). 

Selain itu juga untuk mengevaluasi adanya perubahan nomenklatur dan kewenangan yang berpindah dari pemerintah Kabupaten Malang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) ataupun pemerintah pusat.

"Agar aturan lebih jelas dan pelayanan maksimal, maka perlu ada evaluasi yang harus dilakukan. Itu sebabnya hari ini kami lakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," katanya pada MalangTIMES usai memimpin rakor di kantor DPMPTSP Kabupaten Malang, Senin (15/7/2019).

Dia pun mencontohkan beberapa izin di beberapa OPD yang kemudian berubah nomenklatur dan kewenangan yang berpindah. 

Seperti izin pemakaian pesawat UAP misalnya, yang awalnya menjadi tugas dan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Malang dan saat ini sudah menjadi kewenangan Pempriv Jatim.

Selanjutnya izin peternakan yang dalam Peraturan Gubernur dijelaskan sebagai kewenangan DPMPTSP Kabupaten Malang, dan kini sudah apat diakses melalui OSS. 

Sehingga secara otomatis harus ada aturan dan produk hukum yang jelas agar tidak rancu dan dapat menjadi acuan yang lebih tegas lagi.

"Secepatnya harus selesai dan kami terus aktif menyelesaikan ini bersama OPD lain. Sehingga draft perubahan bisa segera dikirim untuk kemudian diterapkan," imbuhnya.

Dengan adanya perubahan tersebut, dia berharap layanan yang diberikan jauh lebih maksimal.

Karena kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Malang, Pempriv Jatim, dan pemerintah pusat lebih jelas dan tertata. 

Karena selama ini Perbup berkaitan dengan izin dan nonperizinan sama sekali belum pernah diubah.

"Sesegera mungkin akan diimplementasikan. Kami akan mantabkan lagi dengan OPD lalu buat draft perubahan melalui bagian hukum dan segera diubah Perbup serta lebih maksimal dan ada pembatasan kewenangan sebagaimana aturan yang berlaku," pungkasnya.