Kegiatan rapat koordinasi yang digelar BP2D Kota Malang di Balaikota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Kegiatan rapat koordinasi yang digelar BP2D Kota Malang di Balaikota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah berupaya mencari solusi optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pasalnya, sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) tersebut masih belum sesuai dengan harapan. 

Untuk itu, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang bakal segera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di triwulan III 2019 ini. 

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, tren penerimaan pajak daerah tahun ini belum progresif seperti tahun-tahun sebelumnya. Hingga Juni 2019, baru 50 persen target pajak yang dihimpun atau sekitar Rp 250 miliar dari target Rp 501 miliar. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya penerimaan pajak di tengah tahun bisa mencapai lebih dari 60 persen.

"Untuk triwulan I dan II, memang sudah 100 persen dari target triwulanan. Kalau dikalkulasi, keduanya baru mencapai di kisaran 50 persen," ujar Ade saat ditemui di Balaikota Malang. Untuk itu, pada akhir Juli 2019 mendatang, mereka akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) agar bisa seluruh target bisa terkejar.

Menurut Ade, monev tersebut akan dilakukan sebagai upaya mencari kendala yang dihadapi petugas pajak. Mulai dari cara pendistribusian, metode penyerahan SPPT dan masih banyak lagi. "Kemungkinan, akhir bukan ini kami akan lakukan evaluasi. Setelah itu, akan keluar resume untuk mencari solusinya seperti apa. Mumpung masih triwulan ketiga," kata Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, pria berkacamata ini menguraikan, nantinya, ada beberapa sektor pajak yang akan menjadi perhatian khusus. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jatuh temponya pada 31 Juli 2019 mendatang. "Ketika jatuh tempo, baru kita bisa dapat data, mana saja yang nunggak. Setelah itu kami akan berikan sanksi denda dan yang paling berat hingga pidana bagi yang melanggar," jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap pendapatan pajak hotel dan restoran. Sebab, sejak dibukanya tol Malang-Pandaan, banyak warga dari luar kota datang ke Malang hanya untuk menikmati kuliner maupun sekadar menginap di hotel. "Seharusnya memang ada kenaikan. Namun, masih akan kami kaji lagi," pungkasnya.