Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tak ingin polemik Kelurahan Mulyorejo terulang, Wali Kota Malang Sutiaji minta agar peraturan dibuat dan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda). 

Karena selama ini, Kota Malang sudah memiliki aturan main yang jelas berkaitan dengan pembuatan tata tertib sebagai warga.

Dia menjelaskan, aturan yang dibuat di RW 03 Kelurahan Mulyorejo dan sempat viral itu memang dilatarbelakangi oleh kesepakatan warga setempat. 

Artinya tidak ada campur tangan dari pihak kelurahan berkaitan dengan aturan tersebut.

Namun secara teknis dia tetap berharap masyarakat membuat aturan sebagaimana yang diatur Perda.

"Aturan yang dibuat kemarin itu kan kesepakatan warga setempat sebenarnya, dan itu tidak ada intruksi dari kelurahan. Jadi ke depan dibuat sebagaimana Perda saja," katanya pada wartawan, Minggu (14/7/2019).

Dia juga menjelaskan jika polemik aturan dengan menarik iuran mencapai jutaan rupiah itu sudah diselesaikan. 

Aturan tersebut juga tidak diberlakukan dan diganti menggunakan penyampaian bahasa hang tidak menimbulkan polemik seperti sebelumnya.

"Sudah selesai, dan secara teknis telah dibenahi," paparnya.

Sebelumnya, publik memang digegerkan dengan peraturan yang dibuat oleh warga RW O2 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun. 

Surat pengumuman yang dibuat berisi beberapa peraturan yang sempat membuat publik berfikiran adanya pungutan liar (pungli).

Dalam surat pengumuman itu memang tercantum beberapa biaya yang harus dikeluarkan warga setempat. 

Mulai dari iuran bagi warga yang baru pindah ke lingkungan RW 02 Tebo Selatan Kelurahan, kompensasi jual beli tanah, hingga denda yang harus dibayarkan bagi warga yang melakukan tindak asosial.

Seperti dalam poin kedua tata tertib misalnya, dijelaskan jika warga baru yang pindah ke lingkungan RW 02 harus mengisi kas RW dengan ketentuan Rp 1,5 juta untuk warga yang pindah dan menetap. 

Disebutkan juga jika iuran tersebut termasuk dalam biaya makam non perumahan. 

Sedangkan untuk kategori pindah kontrak mengisi kas RW sebesar Rp 250 ribu, dan Rp 50 ribu untuk warga kos per kamar.

Selanjutnya pada poin ketiga disebutkan jika warga yang melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah wajib melapor kepada Ketua RT setempat untuk kemudian mendapat pendampingan dari Ketua RT yang bersnagkutan.

Selanjutnya pihak penjual memberikan kompensasi sebesar dua persen dari hasil transaksi.

Kemudian pada poin ke lima dijelaskan jika setiap warga RW 02 Tebo Selatan wajib lapor ketika ada tamu yang datang. 

Jika selama tiga kali 24 jam tak melapor, maka warga yang berangkutan akan mendapat denda sebesar Rp 1 juta dan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Sementara pada poin ke tiga menekankan pada larangan berbuat asusila. Bagi warga yang melakukan perzinahan disebutkan jika akan didenda Rp 1,5 juta. 

Sedangkan warga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan didenda Rp 1 juta dan denda Rp 500 ribu bagi warga yang menggunakan atau menjual narkoba serta minuman keras.

Terakhir pada poin ke tujuh dijelaskan agar warga yang hendak melaksanakan hajatan dan mengundang banyak khalayak untuk mengisi mas RW sebesar Rp 100 ribu. 

Selain itu wajib untuk membuat laporan paling lambat toga hari sebelum acara dimulai.