Alur permohonan pengawalan TP4D (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Alur permohonan pengawalan TP4D (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, mengimbau, agar instansi yang memang tengah mengerjakan proyek-proyek strategis dalam hal ini proyek yang memakan anggaran cukup fantastis untuk mengajukan pendampingan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Pengawasan atau pendampingan tersebut bertujuan, sebagai upaya pencegahan agar kegiatan proyek berjalan tidak melenceng, berjalan sesuai mekaniseme dan sesuai dengan apa yang diharapkan maupun dituju tanpa melanggar dari aturan yang ada.

Meskipun begitu, TP4D Tak serta merta langsung melakukan pendampingan Dan pengawalan terhadap proyek-proywk tersebut. 

Ada mekanisme yang harus dilalui hingga akhirnya proyek tersebut disetujui untuk dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh TP4D.

"Tidak semua proyek yang diajukan oleh instansi atau dinas terkait akan diterima oleh Tim TP4D. Saya sudah perintahkan untuk memprioritaskan terhadap proyek-proyek strategis. Proyek strategis dalam hal ini adalah proyek yang memakan anggaran besar," bebernya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, untuk alur pengajuannya, dijelaskan, jika pertama pemohon membuat permohonan ke Kajari atau Kepala Seksi (Kasi) Intel, kemudian berlanjut untuk melaluakn diskusi bersama pemohon, berlanjut ke saran atau pendapat kepala sub seksi pada Kasi Intel.

Setelah itu, berlanjut jika nantinya tidak disetujui, maka Kejari akan mengirimkan laporan ke Seksi Perdata dan Tata Usaha (Datun) layak atau tidak layakya didampingi. 

Jika tidak layak untuk pengawalan dan pengamanan (Walpam), akan ada surat pemberitahuan kepada pemohon.

Jika layak, maka pemohon selanjutnya akan ke tahap pemberkasan pada TP4D. 

Setelah itu, pemohon diminta untuk memaparkan proyek yang akan diajukan Walpam. 

Dari paparan, Kasubtim akan melakukan telah pada Kasi Intel dan selanjutnya kepada Kajari untuk penentuan Walpam.

Jika tidak layak Walpam, akan muncul surat pemberitahuan untuk pemohon, sementara jika disetujui maka akan muncul Sprint Walpan Ketua TP4D yang juga ada pemberitahuan ke pemohon.

"Setelah pendampingan, bukan berarti TP4D sebagai bemper. Kalau memang ada kesalahan, kemudian kita ingatkan tidak juga segera dibetulkan, maka tau sendiri konsekuensinya. Pilih penjara atau bebas. Yang jelas kami berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi, akan kami sikat," pungkasnya.