Memanas, Dewan Soroti Polemik PDAM, Ingatkan Tetap Taat Aturan

MALANGTIMES - Polemik yang melibatkan PDAM Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang kian memanas. Terakhir, Pemerintah Kabupaten Malang memasang papan peringatan penyegelan lantaran bangunan pompa air milik PDAM Kota Malang disebut tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Penyegelan yang sempat ditolak pihak PDAM Kota Malang itu pun menuai banyak respons dari publik. Beberapa menilai jika pemasangan papan peringatan tersebut sangat tidak elok. Karena sebagai pejabat publik ke dua instansi semestinya duduk bersama untuk menyelesaikan polemik yang ada.

"Pemasangan papan peringatan memang tak berpengaruh pada kinerja PDAM Kota Malang. Tapi saya harapkan bisa dicarikan solusi dan jalan tengahnya. Tetap pada koridor perjanjian di awal," kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiarti baru-baru ini.

Dia pun menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Malang tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Pemkot Malang juga akan mematuhi semua regulasi yang dikeluarkan. Karena Pemkot Malang juga sudah berkomitmen untuk tidak keluar dari koridor hukum yang ada.

“Kami akan bayar apapun atau berapapun besarannya asal telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ada aturannya, ada rumusnya semua. Tidak berani melangkah dari peraturan menteri,” terang politisi Demokrat itu.

Dia menjelaskan, polemik yang terjadi dan melibatkan Pemkot Malang serta Pemkab Malang itu terjadi lantaran perkara kompensasi. Di mana Pemkot Malang memilih tetap mengacu pada perjanjian awal yaitu dengan evaluasi tiga tahun sekali. Dalam perjanjian tersebut juga sudah tertera tenggat waktu perjanjian mulai 2002 hingga 2022.

"Belum habis masanya minta evaluasi. Sudah ada acuan dari Kemen PU. Tapi Kabupaten sepertinya menolak karena dinilai lebih kecil atau tidak sebanding. Lha tidak sebanding itu ukurannya yang seperti apa?," tegas perempuan berhijab itu.

Sebelumnya, lanjut Fransisca, Guberunur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah memberikan solusi kepada ke dua belah pihak. Namun sepertinya solusi tersebut belum dapat mengakhiri polemik yang ada. Hingga akhirnya Pemkab Malang melayangkan gugatan kepada Kemen PU.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Didik Budi Mulyono memastikan jika polemik tersebut akan segera diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Koordinasi antar dua pihak akan terus dilakukan dan ke dua pihak sudah berencana untuk melakukan pertemuan. Termasuk berkaitan dengan pemasangan papan peringatan rencananya akan segera dilepas.

"Kalau papan peringatan itu kan bentuk penegakan hukum. Selebihnya akan diselesaikan dan kami terus berkoordinasi," jelasnya.

 

Top