Suasana pilkades   (Nana)
Suasana pilkades (Nana)

MALANGTIMES - Perhelatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang III tahun 2019 telah usai. Walau menyisakan adanya gugatan dari para calon di beberapa desa, pesta demokrasi akar rumput ini tinggal menunggu adanya pelantikan kades terpilih di Oktober 2019 datang.

Dari total kades terpilih di 269 desa, rata-rata merupakan wajah baru. Sedangkan para petahana yang kembali terpilih hanya menyisakan sekitar setengahnya dari total 223 orang. 

Hal ini yang membuat Inspektorat Kabupaten Malang sejak dini telah mewanti-wanti para kades terpilih. Yakni terkait tugasnya nanti setelah dilantik dalam mengelola anggaran pembangunan yang bersumber dari dana transfer. Baik dana desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat maupun alokasi dana desa (ADD) sebagai bagian dalam pendapatan desa.

Tridiyah Maistuti, inspektur Kabupaten Malang, secara tegas meminta seluruh kades terpilih agar jangan main-main dengan dana desa tersebut.
"Kita sampaikan agar kades terpilih dalam mengelola dana desa tidak main-main. Jangan sampai kades terpilih nantinya terjebak dalam persoalan hukum karena ini," ucap Tridiyah memperingati para kades terpilih, beberapa waktu lalu.

Peringatan dari Inspektorat Kabupaten Malang ini tidak lepas dengan banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana desa selama beberapa tahun lalu. Beberapa kasus sudah diputus pidana dan lainnya dilakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan sanksi pengembalian anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Satu sisi, ucap Tridiyah, proses pengawalan dana desa oleh masyarakat mencerminkan kepedulian seluruh elemen dalam pembangunan di desa. Sisi lainnya terkadang terjebak untuk mencari-cari kesalahan kades dikarenakan adanya kepentingan pribadi dan golongan. "Jadi, masyarakat bisa mengawal dana desa itu. Kalau ada dugaan penyelewengan bisa laporkan kepada kami atau aparat penegak hukum (APH)," ujarnya.

"Tapi, jangan sampai dugaan itu dipicu karena kalah dalam Pilkades, terus mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan tujuan untuk menjatuhkannya," imbuh Tridiyah.

Dirinya menambahkan, pihak Inspektorat akan menerima laporan warga atau siapa pun apabila disertai bukti-bukti dan saksi. Laporan yang akan diajukan harus jelas dan sesuai fakta di lapangan.
"Oleh karena itu, saya wanti-wanti kepada kades terpilih, baik yang baru atau petahana terkait pengelolaan dana desa ini. Jangan main-main, karena pengawasannya berlapis-lapis," tegas Tridiyah.

Disinggung langkah antisipasi tidak terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa, Tridiyah menyampaikan, pihaknya bersama Bappeda dan DPMD serta unsur terkait akan memberikan pendampingan terkait perencanaan tahun 2020.
"Kami akan berikan pendampingan untuk 269 kades terpilih terkait perencanaan 2020. Sehingga ini bisa menjadi alat kontrol bagi desa dalam pengelolaan dana desa," pungkasnya.