Biro Ekonomi Jatim Bentuk Panitia Khusus Percepatan Ekspor UMKM

MALANGTIMES - Panitia kerja khusus saat ini tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk memacu percepatan peningkatan ekspor daerah. 

Sasarannya, agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa mengambil porsi lebih besar.

Kasubag Perdagangan dan Promosi Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Wahyu Ilham Pradana mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mematangkan rancangan Panitia Kerja Tetap (Panjatap) Percepatan Pengusahaan Ekspor Jatim. 

Tim tersebut, nantinya bakal melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Rancangan Panjatap itu tengah disusun bersama Lembaga Rumah Dagang Indonesia (LRDI), juga ke depan akan berupaya menggandeng lembaga Internasional seperti Bank Dunia. 

"Pertemuan-pertemuan awal dengan LRDI sudah dilakukan, termasuk komunikasi juga dengan kementerian-kementerian terkait. Dasar Panjatap nanti diawali nota kesepahaman bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa," ungkap Wahyu.

Wahyu mengatakan, kerja sama tersebut segera diformalkan dengan landasan hukum SK Gubernur. 

Panjatap sendiri, akan berfokus pada pengembangan potensi ekspor UMKM dengan langsung masuk ke pasar retail Internasional.

"Ada banyak potensi komoditas ekspor asal Jatim, seperti kopi, beras hitam organic, ubi madu, dan produk makanan minuman, kerajinan, fashion juga," tuturnya. 

Menurut Wahyu, kerja sama Panjatap tersebut sangat dibutuhkan. Pasalnya, Pemprov membutuhkan bantuan tangan lain yang bisa mengawal proses dari hulu hingga hilir ekspor UMKM. 

"Target utama segera jalan, harapannya tahun ini clear. Kami (Pemprov) di kebijakan, kesulitan jika menjangkau langsung ke bawah. Melainkan harus ada juga bantuan jajaran yang ada di daerah. Ini batu loncatan awal," urainya. 

Ketua Umum Lembaga Rumah Dagang Indonesia (LRDI), Diebel Effendi mengatakan bahwa kerja sama dengan Pemrov Jatim merupakan yang pertama di tataran pemerintah daerah. 

"Ini seperti gayung bersambut. Konsep kami yang langsung ke pasar retail di beberapa negara dinilai sesuai dengan konsep yang digagas Pemprov Jatim," ujarnya. 

Diebel mengungkapkan, ada tren penurunan angka ekspor produk UMKM, termasuk di Jatim.

Problem yang mendasar, karena produk tersebut ternyata memang kalah bersaing dengan negara kompetitor karena tidak didesain untuk memenangkan persaingan. 

"Produk asal Indonesia ini dinilai masih berbiaya tinggi," sebutnya.

Dia mencontohkan produksi beras, di retail-retail Asia yang ada di sejumlah negara, terbanyak adalah produk dari Thailand, Vietnam, dan India.

"Secara kualitas, cita rasa, beras kita tidak kalah. Tetapi harganya dua kali lipat dibanding dari negara-negara itu. Jadi butuh treatmen khusus agar produk kita bisa bersaing," urainya.

Selama ini, lanjut Diebel, kontribusi produk UMKM Jatim terhadap ekspor belum memberikan sumbangan signifikan. 

"Secara nasional, kontribusi UMKM hanya sekitar 15,7 persen, negara lain di Asia rata-rata sudah di atas 20 persen. Disadari atau tidak, lemahnya kontribusi UMKM itu yang membuat melemahnya neraca dagang kita," kata Diebel.

Karena itulah, LRDI bekerja sama dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah tersebut. 

"Kami akan membuat rountable untuk membahas feasibility, roadmap, dan modelnya. Kalau sudah ada roadmap, maka ada panduan jelas untuk dapat memanfaatkan peluang ekspor," pungkasnya. 

Top