MALANGTIMES - Anggaran pilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang tahun 2020 datang, ditaksir menghabiskan Rp 122 Miliar. Taksiran anggaran itu didasarkan pada proses hitungan kasar dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang. Untuk kebutuhan KPU dalam penyelenggaraan pilkada 2020 diperkirakan menghabiskan dana antara Rp 80-90 Miliar. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Malang membutuhkan sedikitnya anggaran Rp 32 miliar untuk menjalankan tugasnya.

Total perkiraan anggaran Pilkada Kabupaten Malang inilah yang sempat membuat Plt Bupati Malang Sanusi akan kembali membicarakan hal tersebut dengan berbagai pihak terkait. Pasalnya, kebutuhan KPU dan Bawaslu di atas dana cadangan yang ada di APBD Kabupaten Malang 2019.

Dimana anggaran Pilkada yang telah dicadangkan hanya sebesar Rp 50 miliar. "Untuk pilkada kita sudah anggarkan sebesar Rp 50 miliar. Bahkan anggaran itu sudah dibuatkan peraturan daerah (perda) nya di tahun 2019 ini," kata Sanusi, Kamis (04/07/2019).

Politikus PKB yang digadang-gadang maju kembali melalui kendaraan PKB ini, juga telah menyampaikan anggaran itu kepada KPU dan Bawaslu. "Tapi dengan adanya hitungan kebutuhan itu, tentu kita sesuaikan lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap bahwa anggaran Pilkada 2020 datang, kalau bisa disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. "Ini harapan saya. Sehingga dana cadangan lainnya bisa digunakan untuk pembangunan lainnya. Tidak terserap semua untuk itu," tegas Sanusi.

Dengan selisih hampir setengahnya itu, anggaran yang disediakan Pemkab Malang tentunya kurang banyak. Sehingga tentunya perlu adanya pembahasan anggaran kembali bersama DPRD Kabupaten Malang, untuk penambahannya. "Kalau nantinya memang kurang, maka akan ada pembahasan dengan DPRD. Namun kalau anggaran yang tersedia itu cukup, maka tidak perlu ada pembahasan lagi," ucapnya.

Di kesempatan berbeda, Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang, yang namanya juga mulai banyak diperbincangkan sebagai kandidat bakal calon Bupati ini, mengatakan, anggaran Rp 50 miliar, memang akan kurang untuk biaya pilkada. "Jumlah tersebut tentunya kurang. Karena kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2020 dengan sebelumnya berbeda," ujar Hari.

Politikus PDI-Perjuangan ini mencontohkan adanya penambahan biaya di honorarium petugas pilkada dan jumlah TPS yang juga bertambah dua kali lipat dibandingkan pilkada beberapa tahun lalu. "Belum lagi dengan kebutuhan kotak suara. Sebab aturan terbaru untuk Pilkada 2020 nanti, kotak suara yang digunakan harus sekali pakai," ucap Hari yang melanjutkan, untuk itu harus ada pembahasan lagi pada APBD 2020.

Menurut dia, minimal diusulkan terlebih dahulu dalam plafon anggaran sementara. Karena kebutuhan anggaran Pilkada 2020 tidak bisa dibahas dalam PAK tahun ini.

Hari juga mengatakan, sampai saat ini dirinya  belum menerima usulan anggaran Pilkada 2020 dari KPU ataupun Bawaslu. "Kami belum menerima usulan anggaran. Meskipun sudah audensi dengan KPU, tetapi rancangan anggaran untuk Pilkada belum disampaikan," pungkasnya.