Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Kepala Kejari Kepanjen Abdul Qohar saat rapat permohonan pengawalan TP4D dalam pembangunan (Nana)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Kepala Kejari Kepanjen Abdul Qohar saat rapat permohonan pengawalan TP4D dalam pembangunan (Nana)

MALANGTIMES - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang terus melakukan pembangunan di tahun 2019 sesuai tupoksinya.

Di tengah adanya simpang siur kabar miring terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang yang berada di bawah DPKPCK. Dinas di bawah kepemimpinan Wahyu Hidayat ini menjawabnya dengan terus bekerja untuk membangun Kabupaten Malang.

Bukan abai atas berbagai kabar tersebut, tapi DPKPCK Kabupaten Malang meyakini, bahwa seluruh pembangunan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini didasarkan pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah  (TP4D) Kejaksaan Negeri Kepanjen.

"Pembangunan di kita melibatkan TP4D dalam prosesnya. Jadi kami percaya bahwa proses sampai hasil pembangunan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tahun ini pun kita melakukan MoU dengan Kejaksaan dalam pengawasan pembangunan yang berada di bawah DPKPCK," kata Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Kamis (04/07/2019) kepada MalangTIMES.

Seperti diketahui, dengan adanya  Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 014/A/JA/11 Tahun 2016 mengenai mekanisme kerja teknis dan administrasi tim pengawal serta pengawasan pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melakukan permohonan untuk mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari Kejaksaan Negeri saat menjalankan program kerjanya.

Hal ini didasarkan, agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Serta tidak menimbulkan multi-interprestasi yang didasarkan pada praduga-praduga terkait kebocoran, kongkalikong, serta hal lain yang menabrak hukum dibdalam masyarakat.

"Beberapa dasar itulah kita melakukan MoU untuk pengawalan oleh TP4D Kejaksaan Negeri. Kita  tidak lepas juga diterpa praduga-praduga yang kurang sedap. Dengan adanya TP4D ini saya harap hal itu tereliminir," ujar Wahyu.

Pemaparan Permohonan Pengawalan Pengamanan Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Untuk Kegiatan2 di DPKPCK Kabupaten Malang di Ruang Rapat Kejari di Kepanjen

Tugas TP4D sendiri dalam mengawal pembangunan di lingkup pemerintah daerah mencakup beberapa hal. Yakni, berupa mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.  

Selain hal itu juga memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. Serta pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

"Jadi dengan tugas TP4D itu, kami pikir seluruh pembangunan tersebut terjaga ketat dan terdampingi oleh TP4D. Dari proses awal sampai pembangunan selesai. Ini juga akan membuat kami fokus bekerja, membangun Kabupaten Malang tanpa perlu takut dan juga disibukkan berbagai kabar miring yang tidak berdasar," terang Wahyu.

Seperti diketahui di tahun 2018, peran TP4D cukup banyak dilirik OPD yang akan melaksanakan pembangunan. Selain DPKPCK, terdapat juga Dinas PU Bina Marga, Kemenag Kabupaten Malang serta beberapa OPD lainnya. Tercatat ada sekitar 5 proyek strategis di OPD Kabupaten Malang yang dikawal TP4D. 

Antusias OPD ini pun disambut baik oleh Kepala Kejari Kabupaten Malang Abdul Qohar. Dirinya menyatakan, adanya hal itu mencerminkan OPD berupaya keras untuk mencerminkan pemerintahan yang bersih dalam melaksanakan tugasnya.

"Jadi ini patut kita sambut baik. Karena tujuan pembangunan di OPD juga sama dengan tugas utama TP4D. Yaitu agar pembangunan tepat mutu, tepat sasaran dan tepat jumlahnya," ucap Abdul Qohar.

Pelibatan TP4D, misalnya dalam pembangunan di bawah DPKPCK Kabupaten Malang, merupakan bagian untuk mewujudkan transparansi kepada publik dalam menjalan berbagai program pembangunan.

"Jadi, tentunya kita terima baik permohonan pengawalan itu. TP4D nantinya yang akan mengawal pembangunan itu. Fungsi kita pertama adalah preventif dan persuasif serta juga penegakan represif," ujar Qohar.

Wahyu juga menerangkan, keberadaan TP4D cukup membantu pihaknya  dalam melaksanakan pembangunan. Karena, dengan keberadaanya bisa meminimalisir berbagai kesalahan yang bisa terjadi di tataran pelaksanaan. "Selain juga sebagai penangkal isu-isu yang kerap datang juga terkait pembangunan," pungkas Wahyu.