Tax Clearence Belum Efektif Jadi Jurus Percepatan PBB-P2, Desa Penasaran untuk Uji Coba

Jun 28, 2019 13:13
Kebijakan tax clearence diuji coba desa untuk percepatan pelunasan PBB-P2. (Nana)
Kebijakan tax clearence diuji coba desa untuk percepatan pelunasan PBB-P2. (Nana)

MALANGTIMES - Ada yang unik terkait percepatan dan pemenuhan kewajiban masyarakat atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), khususnya di wilayah perdesaan. Yakni, pemerintah desa mengusung kebijakan tax clearence atau surat keterangan fiskal di wilayahnya. 

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Kebijakan itu didasarkan adanya Surat Bupati Nomor 973 Tahun 2001 yang berbunyi "setiap pelayanan surat-surat diwajibkan melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)".

Diterapkannya kebijakan itu, menurut beberapa perangkat desa yang tidak berkenan disebut namanya, terbilang membantu mereka dalam memungut PBB-P2. Walaupun, belum terbilang efektif dan dimungkinkan dilakukan di seluruh wilayah perdesaan.

"Ya ada ewuh-pakewuh juga saat ada warga meminta surat-surat, kami tanya sudah bayar PBB apa belum? Tapi, kami pikir ini bagus juga," kata perangkat desa di wilayah Malang Selatan, Jumat (28/06/2019) kepada MalangTIMES.

Seperti diketahui, beban pungut PBB-P2 untuk buku I dan buku II memang berada di tingkat kecamatan yang didisposisikan teknisnya di tingkat desa. Sehingga seluruh perangkat desa menjadi bagian sebagai petugas pungut PBB-P2. 
Kondisi tersebut kerap menjadi kendala dalam pelunasan baku pajak di perdesaan, yaitu di masa jatuh tempo, desa tidak bisa melunasi total baku pajak yang telah ditetapkan.

Hal ini terlihat dari progres pelunasan PBB-P2  tahun lalu. Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, progres pendapatan sektor pajak daerah penyumbang kedua terbesar pendapatan asli daerah (PAD) hanya finis  di angka 98,89 persen atau Rp 63,8 miliar. 

"Tahun lalu hanya diangka itu tidak bisa 100 persen. Namun, secara jumlah pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalunya dengan total penerimaan pajak daerah mencapai 118,20 persen atau Rp 281,1 miliar," kata Purnadi, kepala Bapenda Kabupaten Malang, Jumat (28/06/2019).

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Kondisi itu pula yang membuat Bapenda Kabupaten Malang tahun ini berupaya keras untuk bisa meraih angka 100 persen dalam pungutan PBB-P2. Serta tentunya dengan target jumlah pendapatan yang juga meningkat dibandingkan tahun lalu.

Terkait tax clearence, sebagai bagian dari upaya pemerintah desa untuk meraih 100 persen PBB-P2 yang ditarget terselesaikan akhir Juli 2019 datang, memang belum begitu terlihat menonjol efeknya. Selain tidak ada instruksi secara resmi melalui anjuran penerapan kebijakan, rasa "ewuh-pakewuh" masih kerap dialami para perangkat desa. Seperti yang disampaikan beberapa perangkat desa kepada MalangTIMES.

"Kita tetap door to door seperti biasanya, Mas, untuk menagih hal itu. Kalau kebijakan itu kita anggap sebagai bagian strategi lainnya saja karena memang tidak semua warga dimungkinkan juga punya urusan ke kantor desa," ungkap perangkat desa di wilayah Malang Selatan, sebut saja Winarno.

Dirinya juga menyatakan, dengan adanya target percepatan pelunasan dari jatuh tempo PBB-P2 di akhir Agustus datang menjadi Juli, telah juga memacunya untuk segera menutup baku pajak yang diterimanya. "Adanya percepatan pelunasan jadi pemacu kita juga. Kalau secara total untuk desa kami sudah sekitar 80 persen dari baku lunas," pungkasnya.

 

Topik
MalangBerita MalangTax ClearencePBB P2malang selatanPemerintah Desa

Berita Lainnya

Berita

Terbaru