MALANGTIMES - Kenaikan angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2018 Kota Malang yang mencapai angka Rp 489,5 miliar masih terus menjadi sorotan utama anggota DPRD.
Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan
Mereka menilai angka kenaikan tersebut disebabkan karena kurang matangnya perencanaan anggaran pada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Catatan tersebut disampaikan dalam agenda Penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (26/6).
"Dari 27 OPD yang kita soroti terkait anggaran biaya langsung. Karena ini berimpact pada perekonomian masyarakat Kota Malang. Sehingga jangan sampai di tahun berikutnya terjadi SILPA yang lebih besar, karena eman dengan anggaran segitu, tidak terserap dengan maksimal," ujar Sekretaris Komisi D Fraksi PDIP, Sugiono usai menghadiri Rapat Paripurna.
Mengenai hal tersebut, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menjelaskan Pemkot Malang akan terus mengupayakan untuk mengurangi angka SILPA dengan melakukan kontroling dan pengawasan.
"Saling terkaitlah, kontroling dan pengawasannya kita akan perbaiki agar semakin bagus. Dan tidak hanya itu saja, tapi kualitas pelaksanaan program juga diperlukan nantinya," jelasnya.
Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial
Bahkan, tingkat pemantauan untuk mengetahui besar serapan anggaran yang terpakai itu akan dilakukan secara rutin mulai dari triwulan pertama, hingga akhir.
"Kita kontrol terus sampai dengan akhir tentang serapan anggaran dari masing - masing OPD ini nantinya. Sehingga kedepan akan ada pengurangan SILPA," pungkas dia.
Selain efisiensi, penyebab naiknya angka SILPA 2018 lainya karena ada beberapa proyek yang gagal lelang. Seperti pembangunan Islamic Center yang biayanya mencapai Rp 40 - Rp 50 miliar, proyek Satpol PP pembelian crane yang mencapai Rp 26 miliar, kemudian untuk lelang pembenahan jalan rusak yang juga mencapai sekitar Rp 20 miliar dan masih ada lainnya.