Samuel dan Arianto asal NTT, pekerja pembangunan rusunawa ASN yang belum dibayar upahnya dan tertahan di Kepanjen. (Nana)
Samuel dan Arianto asal NTT, pekerja pembangunan rusunawa ASN yang belum dibayar upahnya dan tertahan di Kepanjen. (Nana)

MALANGTIMES - Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen, yang dianggarkan senilai Rp 16,1 miliar dari dana pusat (APBN) telah selesai secara fisik. 

Sayangnya, selesainya rusunawa ASN ternyata masih meninggalkan persoalan di tingkat pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini. Yakni, belum dibayarnya hak mereka sebagai pekerja pembangunan rusunawa  yang cukup menarik minat para ASN di Kabupaten Malang itu.

Samuel (45), asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja sebagai kernet kendaraan material pembangunan, menyatakan dirinya hampir sekitar empat bulan belum dibayar. "Sampai saat ini saya belum dibayar oleh mandor. Sudah hampir empat bulan. Sehingga saya juga belum bisa pulang ke rumah saya di NTT," kata Samuel kepada MalangTIMES, Selasa (25/06/2019) di area dalam rusunawa ASN.

Tidak hanya Samuel yang terpaksa bertahan dan tidur di "bedak" bekas pekerja di area dalam rusunawa ASN sampai saat ini. Arianto yang berdomisili dari NTT juga masih tertahan di sana.
Dirinya juga menyatakan hal serupa terkait belum dibayarnya upah kerja sebagai tukang dalam pembangunan rusunawa ASN.

"Saya juga belum dibayar dan akhirnya tidak bisa pulang. Banyak yang belum dibayar kerjanya dari teman-teman itu. Tapi mungkin karena mereka rumahnya dekat, bisa pulang. Kami tidak bisa pulang karena tidak punya uang," ungkap Arianto.

Dia juga mengatakan, untuk kebutuhan sehari-hari, mereka terkadang menjual rongsokan atau barang bekas selama ini. "Apa saja yang bisa kami jual untuk bisa makan. Terkadang ada juga yang kasihan dan memberi kami makan. Untuk tidur ya kami di sini," ucapnya.

Pernyataan dua pekerja rusunawa ASN Kabupaten Malang dari NTT ini mendapat reaksi dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.
Wahyu menyampaikan, persoalan terkait pembayaran upah pekerja memang bukan ranah dinasnya. 

"Kami ini sebagai pengawas saja sebelum adanya serah terima bangunan dari pusat ke Pemkab Malang. Tapi, dengan adanya hal ini, saya akan fasilitasi nanti ke PPK di Kementerian PUPR," ucapnya kepada MalangTIMES.

Mantan kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini, akan berusaha mencarikan pemecahan masalah yang sebenarnya di awal Januari 2019 sempat juga mencuat. Yaitu, upah pekerja belum dibayarkan oleh pihak kontraktor yang di-sub-kan ke pihak yang ada di Surabaya.

"Insya Allah kami fasilitasi ini, biar tidak berlarut-larut. Kalau pihak kami sekali lagi tidak bisa mengambil kebijakan terkait itu. Itu kerjaan Kementerian PUPR, sebelum adanya serah terima kepada kami," terang Wahyu.